Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu

Authors

  • Andi Munsir Muin Hasanuddin University
  • Andi Tenri Ummu Hasanuddin University
  • Rahmatullah Djafar Hasanuddin University

DOI:

https://doi.org/10.31947/jgov.v7i1.1252

Keywords:

accountability, public services, identity cards, family cards

Abstract

Abstract: This study aims to: (1) analyze the Public Service Accountability in pembu-atan Identity Card and Family Card in the Department of Population and Civil Registration Luwu; (2) describe the factors that influence the Public Service Accountability in the Making of identity cards and family cards in the department of Population and Civil Registration Luwu. This study used a qualitative approach, this type of research is descriptive. Data were analyzed descriptively qualitative. The results showed that: (1) accountability of public services in the manufacture of identity cards and family card by the Department of Population and Civil Registration Luwu, namely the provision of information and understanding to the community according to Standard Operating Procedures of work in the making of Identity Card and Family Card; (2) based on the case found the author in the field, a factor which supports accountability in public services in the manufacture of identity cards and family cards namely professionalism and outstanding service, while a factor lawyer-inhibitory, ie, lack of socialization, their illegal charges, as well as means and infrastructure.Keywords: accountability, public services, identity cards, family cardsAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu; (2) menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yakni dengan pemberian informasi dan pemehaman kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur kerja dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang mendukung akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yakni profesionalisme dan pelayanan yang memuaskan, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya, yakni kurangnya sosialisasi, adanya pungutan liar, serta sarana dan prasarana.Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan publik, kartu tanda penduduk, kartu keluarga

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustino.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. cet.ke-2. Bandung : Alfabeta

Nugroho D Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo

Parsons Wayne. 2006. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana

Suharto Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Malang : Refika Aditama

Situmorang Victor. 1994. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, cet. Ke-2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Barata, Atep. 2004. Dasar- dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media. Komputindo.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Ndraha, Taliziduhu, 2003.Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)1, RinekaCipta, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik.

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No .23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Published

2016-12-27

Issue

Section

Articles