Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kabupaten Wajo

2024-04-05T04:13:24+00:00

Village Sustainable Development Goals (SDGs) is a sustainable development effort that contains eighteen goals that touch all aspects of life including village economic growth. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are instruments used to improve economic development and village welfare. This study discusses how the role of BUMDes in achieving the 8th village SDGs goal, namely equitable village economic growth. The purpose of this research is to find out how the implementation and management of BUMDes in achieving Village SDGs and factors that influence the role of BUMDes in achieving the 8th Village SDGs goal in Gilireng District. The type of research used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, literature studies and documentation studies. The result of this study is that the contribution of BUMDes in increasing Village Original Income (PAD) has not been optimal and BUMDes have not been able to open job opportunities for rural communities. BUMDes in Gilireng District have not been able to encourage the achievement of Village SDGs because they are influenced by several factors, namely the competence of human resources that are still limited and external conditions including economic and political factors that also influence. BUMDes in Gilireng District have the potential and opportunity to become pillars of village economic development. therefore, the role of the relevant government is needed to improve the qualifications of BUMDes managers in Gilireng District.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo

2024-04-04T08:08:24+00:00

The Government's Role in Empowering UMKMs in Palopo City. UMKM activities cover almost all business fields so that the existence of UMKM is very important, especially for increasing income for low-income groups of people. This study aims to find out how the Government carries out its role as a facilitator, as a regulator, and as a catalyst on the 8 indicators mentioned in the Regional Regulations of the City of Palopo, especially in the development of UMKMs in the City of Palopo. The type of this research is qualitative research by explaining events that actually occurred in the field during this research. In this study there were 9 informants consisting of heads of cooperatives and SMEs, 1 head of the UMKM sector, 1 staff of the Cooperatives and UKM Office of Palopo City and several UMKM business actors. Data collection was carried out by direct field observations, interviews and documentation with informants. The results of this study indicate that the government's role in empowering UMKMs is carried out by the Office of Cooperatives and UKM and The City of Palopo in carrying out its role as a Facilitator, Regulator, and as a Catalyst has had a major influence in carrying out the empowerment given so that it can help UMKM actors to maintain and improve their business by providing access to financing and capital, promotion, coaching, mentoring training, and growing the business climate. by looking at the condition of UMKMs, especially micro-type businesses that have grown densely in various areas in Palopo City.

Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

2024-02-06T14:35:44+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Mourong Provinsi Sulawesi Tengah. Yang menjadi dasar penelitian ini adalah mengunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Pengambilan informan dengan menetapkan lima orang yang menjadi informan. Guna memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Dann Sugandha tentang koordinasi intern dan koordinasi ekstern, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data yaitu, Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data yang di gunakan dengan teknik sesuai yang diinginkan dalam pengumpulan data. Maka untuk melihat objektivitas penelitian, penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian yaitu, Koordinasi Intern antara Camat dan staf bawahannya berupa pemberian laporan, pemberian saran dan usulan, pemberian petunjuk telah terlaksana dengan baik. Koordinasi Ekstern merupakan koordinasi yang di laksanakan antara Pemerintah Kecamatan dengan pemeritah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi. Koordinasi Ekstern antara pemerintah Kecamatan belum maksimal di laksanakan karena masih nampak adanya kelemahan atau kurangnya dalam hal koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan antara pemerintah Kecamatan dan pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi yang belum terlaksana dengan baik, sehingga pembangunan belum optimal.

Kata kunci: Koordinasi Intern, Koordinasi Ekstern, Penyelenggaraan Pemerintahan

Analisis Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Tambang Galian Batuan di Kabupaten Bulukumba

2024-04-04T08:07:31+00:00

Supervision is the prevention or correction of errors, irregularities, discrepancies and misappropriations that are not in accordance with the objectives of the predetermined authority. This study aims to determine how the form of local government supervision in supervising rock quarry mines in Bontotiro District, Bukukumba Regency. This study used a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data is analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study show how the form of local government supervision in supervising rock quarry mines in Bontotiro District, Bulukumba Regency is seen from two forms of supervision. first, preventive supervision or supervision carried out before the implementation of mining activities, namely supervision of exploration Mining Business Permits (IUP), exploration implementation and Mining Business Permits (IUP) production operations. Second, Repressive Supervision or supervision carried out during the implementation of mining activities, namely supervision during the implementation of Rock Excavation Production Operation Activities.

ANALISIS TEORI MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI ROSTOW

2024-03-30T08:19:46+00:00

Penelitian ini bertujun untuk mengetahui teori modernisasi yang menjadi acuan negara-negara maju dan berkembang dalam hal ini lima tahap pembangunan rostow. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah Analisa Diskursus Kritis (Critical Discourse Analysis) yang mengasumsikan bahwa semua objek dan tindakan adalah penuh makna secara khusus, dan setiap diskursus menunjukkan konstruksi sosial dan politik pada obyek yang diamati. Langkah peran peneliti adalah menyajikan permasalahan, mengumpulkan data historis, mengekstrak kumpulan makna untuk disajikan kembali dalam bentuk analisis hasil kajian pustaka/konseptual. Hasil kajian ini menggambarkan lima tahapan teori pertumbuhan ekonomi rostow yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, masa konsumsi tinggi yang tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai kesejahteraan. Tetapi modernisasi mempunyai kekurangan sebagai bentuk penjajahan jenis baru dimana negara berkembang ingin sejajar dengan negara maju harus bergantung kepada negara tersebut dan kemudian akan terjadi masalah yaitu kemiskinan pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tidak kunjung terwujud