Jurnal Hutan dan Masyarakat

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Purworejo Kabupaten Lampung Timur

Ferina Wati — 2023-12-31

Community participation in Purworejo mangrove forest management activities is very important to support forest sustainability. Until now, community participation in mangrove forest management is still not optimal. This study aims to obtain the level of community assessment in the stages of managing mangrove forests in Purworejo Village. The method used was interviewing 31 respondents and data analysis using a Likert Scale. Research data shows that the level of community participation at the planning stage is in the low category with a proportion of 51.6%. The implementation stage is in the high category with a proportion of 41.9%. Stages of utilization are in the medium category with a proportion of 45.2%. Maintenance stages are in the low category with a proportion of 58.1%. Thus, the level of community participation in managing mangrove forests in Purworejo Village is in the low category with a proportion of 77%. So that community participation must be increased to support sustainable forest management

Sejauh mana Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial? (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Gunung Silanu KPH Kelara)

Syamsu Rijal — 2024-01-28

Pengelolaan hutan saat ini berhadap dengan konflik tenurial dengan masyarakat. Dalam hal mengatasi hal tersebut, maka muncul kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah perhutanan sosial. Kondisi Perhutanan Sosial konkonsentrasi pada penerbitan izin sangat cepat, pengembangan skema baru dan struktur regulasi. Namun kebijakan tersebut bahwa hanya berfokus yang luar biasa pada penerbitan izin daripada penerapan yang sebenarnya. Sehingga kami bertujuan kami menelaah sejauh mana impementasi kebijakan perhutanan social dengan studi kasus yang kami ambil adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Gunung Silanu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis ex-post sebagai metode evaluasi dengan menilai implemetasi suatu kebijakan. Indikator utama pada analisis tersebut adalah tata Kelola kelembagaan, Kawasan dan usaha yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pengambilan data mulai wawancara dan diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion dengan empat pemegang izin Hutan Kemasyarakatan, KPH, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatano, serta dilengkapi observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil menunjukkan dari tiga tata Kelola perhutanan sosial masih banyak yang belum terimplementasi. Hasil menunjukkan bahwa dari tiga tata kelola perhutanan sosial masih banyak yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi karena para pemegang izin mempunyai keterbatasan dalam menata mulai dari kelembagaan, kawawasan, dan usaha. Perlu dilakukan pendampingan secara intensif terhadap para pemegang izin Perhutanan Sosial.

Rantai nilai (Value Chain) Usaha Gula Aren di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Makkarennu Makkarennu — 2024-01-28

Gula aren yang berasal dari nira aren merupakan salah satu primadona hasil hutan bukan kayu khusunya bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rantai nilai usaha gula aren khususnya pelaku pelaku yang terlibat dalam pengelolaan usaha gula aren. Studi ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap petani yang melakukan usaha gula aren yang berlokasi berada di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Rantai nilai yang diidentifikasi adalah mapping actor dan mapping volume. Melalui identifikasi ini akan melihat pengelolaan usaha gula aren dan keterlibatan pelaku usaha.

Penerapan Sustainable Livelihood Asssessment (SLA) dalam Menyusun Rencana Aksi Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Desa Sidorejo, Kenduruan, Tuban

Dhina Mustikaningrum — 2024-01-28

The forest management system in Tuban Regency refers to government forestry regulations which aim to achieve equity and development based on social justice for all Indonesian people. One of the programs in the forestry sector that supports this goal is the Social Forestry program. This research took place in Sidorejo Village, Kenduruan, Tuban Regency. To develop social forestry action plan, this research used Sustainable Livelihood Assessment (approach) as a tool. During SLA process, LMDH members analyze forest areas, institutions, owned capital, problems and action plans. SLA topics related to community life can be an entry point for LMDH Wonorejo, Sidorejo Village, Tuban Regency to understand the problems of implementing forestry partnerships in their area. The results of the SLA show that issues related to members' human and financial resources are two basic things that must be accommodated in the preparation of a social forestry action plan. Therefore, LMDH proposed the Nganget Warm Water Baths tourism development program as a priority for the social forestry action plan.