LEMBAGA ADAT “SANIRI” SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN MASALAH PUBLIK DI AMBON Traditional Institution “Saniri” as Communication Forum In Solving Public Issues In Ambon

Abstract

Abstrak
Kata “adat” tidak selamanya merujuk pada gambaran akan sesuatu yang “usang” sehingga kata“lembaga adat” tidak dapat
serta-merta diartikan sebagai suatu lembaga yang tidak dapat diandalkan lagi pada masa sekarang. Di Maluku khususnya di
pulau Ambon, lembaga adat “Saniri” telah terabaikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, selama lebih dari 20 tahun tidak mendapat legitimasi hukum atas perannya sebagai
lembaga musyawarah di tingkat“desa” atau yang dikenal di Ambon dengan sebutan “negeri”. Sebagai suatu forum
komunikasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri baikitupersoalan secara kelompok maupun individu,
saat ini saniri ada pada posisi cukup kuat oleh karenadukungan baik menurut adat maupun menurut undang-undang serta
peraturan-peraturan daerahdibawahnya, hanya saja dalam penelitian ini ditemukan adanya kelemahan dari segi sumber
dayamanusia sehingga ketergantungan saniri pada lembaga pada level di atasnya masih cukup tinggi,sehingga penguatan
kapasitas saniri dalam hal ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgent.

Abstract
The word "traditional" does not always refer to a picture of something that is "obsolete" so that theword "traditional
institutions" can not necessarily be interpreted as an institution that can not be relied upon again in the present.In Maluku,
particularly Ambon island, traditional institutions "Saniri" has been neglected by the statethrough Act No. 5 of 1979 on the
Principles of Local Government, for more than 20 years did nothave legal legitimacy for its role as the agency deliberations
at the level of "village" or known in Ambon with the designation "Negeri". As a forum of communication in solving the
problems that exist in the "Negeri", either a group or an individual problem, this time saniri is in the strong position because
of the support either by custom or by law and local regulations under it, except that in this study found a weakness in terms
of human resources so that saniri dependence on institutions at the level above it is still quite high, thus strengthening the
capacity of saniri in this case is a very urgent requirement