HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM PROSES GANTI KERUGIAN TANAH PELEBARAN JALAN TRANS SULAWESI POROS MAKASSAR-PAREPARE DI KABUPATEN PANGKEP
Keywords:
Barriers to Communication, Process, Compensation LandAbstract
Abstract
This study aims to determine the form of communication that is done in the process of land restitution, factors that become an obstacle in the process of restitution of land and also determine whether communication in the ground damages the widening of the Trans Sulawesi Makassar-Pare Pare shaft in the District implemented Pangkep.Penelitian by using research methods kualitatif.Subyek this study consisted of 24 community informants comprised of landowners, community leaders, political leaders, lawyers, and related SKPD on government Pangkep. The research data was obtained through in-depth interviews, observation and documentation were then analyzed using descriptive analysis kualitatif. research results obtained show that the obstacles that arise in the process of restitution of land for the construction of the Trans Sulawesi in Pangkep is disagreement on the amount of damages because the difference in price fixing base compensation between the government and society caused by several factors including bureaucratic communication, frame of mind, psychological, interests, and prejudices.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan dalam proses ganti kerugian tanah,faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses ganti kerugian tanah dan apakah komunikasi turut menentukan dalam ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkep.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.Subyek penelitian ini terdiri dari 24 orang informan yang terdiri dari masyarakat pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh politik, pengacara, dan SKPD terkait lingkup Pemda Pangkep . Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang timbul dalam proses ganti kerugian tanah untuk Pembangunan Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena perbedaan dasar penetapan harga ganti kerugian antara pemerintah dengan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor komunikasi diantaranya birokrasi, kerangka pikir,psikologis , kepentingan, dan prasangka.
References
Cangara H. (2008). Pengantar Ilmu Komunikasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Cangara,Hafied. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
Cangara,Hafied. 2013. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
Edward III G.C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press:Washington DC.
Effendy O.U. 2002. Dinamika Komunikasi. B PT. Remaja Rosdakarya :Bandung.
Effendy O.U.2003 . Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung .
Effendy O.U. 2009. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Febrisari R. 2015. Implementasi Musyawarah Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pelebaran Jalan Di Kabupaten Pangkep.Makassar
Galtung, Johan.1996. Peace by Peaceful Means; Peace, Conflict, Development, and Civilization. International Peace Research Institute: Oslo.
Harun & Ardianto. 2012. Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
Mulyana. 2004. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Muhammad, Arni. 2004. Komunikasi Organisasi. Bumi Aksara: Jakarta.
Poerwandari. 1998. Metode Penelitian Sosial. Universitas Terbuka: Jakarta.
Salle, Aminuddin. 2007. Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Kreasi Total Media: Yogyakarta. Samboli, Purnama. 2010.
Samboli, Purnama. 2010. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Konawe Utara.Makassar.
Tubbs & Moss.2005. Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi. Penerbit PT. Rosda Karya: Bandung.
Wahab. 2012. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara: Jakarta.