Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Berkelanjutan: Studi Kasus di Kabupaten Jeneponto

Authors

  • Ahmad Zihar Mubaraq Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia
  • Rasyid Thaha Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia
  • Irwan Ade Saputra Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i2.45915

Keywords:

Kemiskinan, Pemerintah Daerah, Program Sosial, Kapasitas Kelembagaan, Jeneponto

Abstract

Abstract

Poverty remains one of the fundamental challenges faced by local governments, including Jeneponto Regency, which continues to record a relatively high poverty rate compared to other regions in South Sulawesi Province. This study aims to analyze the role of the Jeneponto Regency Government in poverty reduction efforts and to identify factors influencing the effectiveness of its programs. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving key informants from local government officials and program beneficiaries. The findings reveal that the local government has undertaken significant initiatives through the implementation of social assistance programs, community economic development, and the enhancement of infrastructure and basic services. However, several challenges hinder program success, including budget constraints, weak inter-agency coordination, and limited community participation. The study recommends strengthening institutional synergy, improving bureaucratic capacity, and encouraging active community engagement in all stages of program implementation to achieve more effective and sustainable poverty alleviation.

 

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh daerah, termasuk Kabupaten Jeneponto, yang dikenal memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibanding kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program-program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan berbagai informan dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Jeneponto telah menjalankan peran penting melalui pelaksanaan program bantuan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilan program, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta lemahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program sebagai strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

References

Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. https://sulsel.bps.go.id

Bappeda Kabupaten Jeneponto. (2022). Laporan pencapaian kinerja Kabupaten Jeneponto tahun 2021. Jeneponto: Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? Environment and Urbanization, 7(1), 173–204.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (ed. 2). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gunawan, I. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

Kuncoro, M. (2010). Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mikelsen, B. (2003). Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners. London: SAGE.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Papilaya, J. (2020). Kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan: Suatu kajian peranan pemerintah. Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, 4(1), 77–84.

Prasetyo, E. (2015). Pembangunan Daerah dan Politik Anggaran: Evaluasi Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Rafsanjani, M. (2017). Pembangunan dan Kemiskinan: Kajian Kritik terhadap Sistem dan Solusi Alternatif. Bandung: Pustaka Rakyat.

Siagian, S. P. (2005). Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Dimensi. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharto, E. (2005). Strategi dan Model Penanggulangan Kemiskinan. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2010). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi (edisi ke-11, terj. Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

World Bank. (2012). Targeting Poor and Vulnerable Households in Indonesia. Jakarta: World Bank Indonesia.

Yuliarmi, N. N., & Arka, I. M. (2014). Kemiskinan dan upaya penanggulangannya. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(1), 12–23.

Downloads

Published

2025-12-31

Issue

Section

Articles
Received 2025-07-26
Accepted 2025-11-27
Published 2025-12-31