Riset Sains dan Teknologi Kelautan

DAMPAK CORAL BLEACHING PADA MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN TAMAN LAUT BUNAKEN

A. Muhammad Fauzan Sulfa — 2024-05-31

Coral bleaching atau pemutihan karang adalah suatu fenomena di mana karang atau terumbu karang kehilangan warnanya akibat stres lingkungan. Contoh kasus coral bleaching yang terjadi di Indonesia yaitu pada kawasan taman laut Bunaken, terletak di pulau Manado, Sulawesi Utara. Kawasan Taman laut bunaken ini terkenal dengan wisata bawah laut dan banyaknya jenis terumbu karang yang dapat ditemukan. Berdasarkan data, kasus pemutihan karang ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Hal ini mengancam industri pariwisata, melemahkan perlindungan alami pantai dan merugikan mata pencaharian nelayan yang bergantung pada terumbu karang, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi. Penulisan artikel ini disusun dengan metode studi literatur. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutihan karang dan bagaimana dampak yang dapat dirasakan masyarakat lokal di kawasan taman nasional bunaken, juga menjelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemutihan karang yang terjadi. Dampak pemutihan karang sangat besar terhadap masyarakat lokal di kawasan Taman Laut Bunaken.

ANALISIS POTENSI BENCANA GELOMBANG LAUT EKSTRIM DAN ABRASI PANTAI DI KAWASAN TANJUNG BUNGA DAN PANTAI BAROMBONG MAKASSAR

Fitrahwati Nur — 2024-05-31

Kota Makassar adalah kota yang memiliki pesisir di negara Indonesia dengan panjang garis pantai yaitu sepanjang 32 km yang meliputi sebelas pulau kecil dan luas total 122.370 km atau sekitar 1,1% dari luas daerah . Hal inilah Kota Makassar mempunyai karakter unik sebagai kota pantai pesisir. Pada beberapa tahun terakhir, pesisir pantai di berbagai wilayah Indonesia mendapat penurunan sangat mengkhawatirkan, demikian laporan Kajian Kandungan dan Rencana Pengelolaan Perairan dan Lautan Pesisir, Menteri Pembangunan Daerah dan Pembangunan Daerah. Kota Makassar termasuk salah satu dari 30 kota pesisir di Indonesia. Diperkirakan kota-kota pesisir di Indonesia dapat terdampak oleh naiknya permukaan air laut di wilayah pesisir, antara lain; Wilayah pesisir terkena dampak negatif seperti sedimentasi (pengendapan), pencemaran lingkungan, lalu perubahan sistem perairan akibat ulah manusia dan membangun infastruktur di darat tetapi juga di laut. Wilayah pesisir Makassar mengalami penurunan daya dukung lingkungan secara signifikan yang disebabkan oleh tidak terkendalinya akses membangun infastruktut dan kondisi bentuk permukaan bumi di wilayah pesisir yang dapat menimbulkan bencana. Apabila kondisi pesisir tidak diperbaiki/diperbaiki dan dikurangi maka akan menimbulkan kerusakan kawasan lingkungan pesisir yang juga berdampak pada wilayah disekitarnya. Pembangunan wilayah pesisir ini harus dikelola dengan mengembangkan konsep pengurangan bencana. melalui sistem kawasan yang tepat dengan melihat nilai risiko dan karakteristik wilayah pantai pesisir di kota Makassar. Mengenai hasil analisis sungai Kota Makassar dan tingkat risiko bencana di wilayah penelitian yaitu: nilai bencana di wilayah penelitian mempunyai dua tingkatan yaitu nilai risiko sedang dan nilai tinggi. Persentase nilai risiko bencana besar sebesar 59% atau 1,96 km² sedangkan nilai kritis sebesar 41% (1,35 km²). Konsep regionalisme yaitu pengurangan bencana diharapkan adalah regionalisme. di banyak kawasan zonasi yaitu: Shelter, Perumahan, Transit Zone, dll. Perencanaan penggunaan lahan di wilayah-wilayah ini mempertimbangkan kendala-kendala ini.

Keywords: Mitigasi Bencana,Gelombang Laut Ekstrem , Abrasi, Kawasan Pesisir

ANTISIPASI DAMPAK KENAIKAN MUKA AIR LAUT DAN MITIGASINYA PADA KAWASAN PANTAI GALESONG TAKALAR

Mustika Nur Hasanah — 2024-05-31

Indonesia adalah negara kepulauan, dan beberapa kota dimulai sebagai kota di pesisir. Takalar, sebuah kota pantai, telah mengalami perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Kawasan Pantai Galesong, yang terletak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, memiliki berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan keuangan, serta sektor pariwisata. Muka air laut relatif di pantai Galesong berkisar antara 6.203 dan 6.274 mm per tahun. Di sisi lain, kenaikan muka air laut memiliki efek yang luar biasa terhadap perubahan iklim dan bencana laut. Beberapa efek yang dihasilkan oleh kenaikan muka air laut termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, perubahan arus laut, kerusakan mangrove yang lebih besar, dan peningkatan ancaman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efek dan sumber dari kenaikan muka air laut dan bencana, maka dari itu kajian ini menunjukkan dampak pada masyarakat pesisir dan ekosistem laut di sekitarnya. Berdasarkan dataran yang menurun, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana, dan pembuatan jalur evakuasi adalah beberapa dampak yang dapat diantisipasi dari naiknya muka air laut dan bencana.

PERAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERPADU DALAM MENGURANGI RESIKO BENCANA

Azizah Kusuma Dewi — 2024-05-31

Pendekatan metode penelitian dengan menggunakan literatur melibatkan eksploitasi sumber-sumber informasi tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian dan media massa serta dokumen resmi lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian risiko bencana untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanan di wilayah pesisir. Kajian ini membahas tentang peran kebijakan pembangunan terpadu dalam pengurangan risiko bencana. Kebijakan pembangunan terpadu merupakan pendekatan komprehensif untuk mengelola ancaman bencana alam di wilayah pesisir. Kebijakan ini mencakup identifikasi risiko, perencanaan tata ruang yang baik, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pendidikan masyarakat dan kesiapsiagaan tanggap darurat. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam implementasi kebijakan ini. Kajian ini juga memuat contoh kebijakan pembangunan terpadu yang diterapkan di Kota Palu sebagai respons terhadap bencana alam yang terjadi di Kawasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi risiko bencana alam melalui penerapan kebijakan pembangunan terpadu.

ANALISIS TEBAL PELAT TERHADAP PERUBAHAN SARAT DAN TINGGI JAGAAN PADA RENCANA DERMAGA TERAPUNG PARANGLOE

Fahrul Muhammad Nur — 2024-05-31

Pulau Lakkang merupakan pulau kecil yang terletak di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, secara geografis terletak di tengah wilayah Perkotaan Makassar, lokasinya berada di delta sungai tallo, sehingga letaknya yang terisolir dari kawasan daratan kota Makassar. Akses yang bisa sampai ke Pulau Lakkang harus melalui jalur transportasi air dilakukan dengan perahu tradisional (katamaran) sebagai media penyebrangan, hal ini dikarenakan tidak adanya akses jembatan menuju Pulau Lakkang. Untuk mendukung perkembangan kawasan wisata dan kebutuhan warga akan sarana akses transportasi. Dermaga menjadi fasilitas utama sebagai penambatan kapal yang menaik turunkan penumpang, kendaraan, barang-barang. Dermaga pulau lakkang berada pada lokasi berada pada sungai tallo dan memiliki jarak dekat dengan muara. Letak dan lingkungan menjadikan dermaga ini berbeda daripada dermaga sungai pada umumnya. Analisis pasang surut menjadi salah satu parameter bersama arus, kedalaman. Dermaga terapung bisa menjadi salah satu pengaplikasian pada Pulau Lakkang. Dalam desain dermaga terapung hal yang diperhatikan adalah ukuran dermaga yang kecil namum memiliki kapasitas yang besar. Dengan menggunakan analisis pembebanan menggunakan beberapa material ditemukan pengaruh ketebalan pelat terhadap sarat dan gaya apung pada saat keadaan penuh yang direncanakan pada dermaga terapung.

PERAN TEKNOLOGI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PESISIR

Nabila Zahratun Nisa — 2024-05-31

Penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana TIK telah memengaruhi pendidikan, pelatihan, produktivitas, dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir. Metode penelitian melibatkan analisis data statistik tentang akses internet dan wawancara dengan penduduk wilayah pesisir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa TIK telah membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan global, dan menyediakan sumber daya referensi yang lebih efisien. Teknologi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir dan adaptasi terhadap perubahan iklim.Kesimpulannya, TIK memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas SDM pesisir. Kolaborasi antara pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak dalam konteks perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Kata kunci: teknologi informasi dan komunikasi, wilayah pesisir, pendidikan, perubahan iklim, kapasitas SDM.

PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENJAGAAN MORFOLOGI PESISIR DI DESA BIRA SEBAGAI WUJUD SDGs KE-14

Stivan Lomo — 2024-05-31

Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penjagaan morfologi pesisir di Desa Bira merupakan langkah penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14, yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem lautan dan pesisir. Desa Bira, yang terletak di Makassar, Sulawesi-Selatan, adalah contoh nyata penerapan SDGs, khususnya Goal 14, yang berfokus pada ekosistem lautan. Hutan mangrove di Desa Bira memiliki potensi besar, memberikan manfaat ekonomi melalui pertanian, pertambakan, dan pariwisata. Namun, keberlanjutan ekosistem ini dari generasi ke generasi menjadi kunci untuk melestarikannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menjaga, dan melestarikan potensi hutan mangrove sebagai bagian dari SDGs. Hasil penelitian menyajikan pemahaman tentang hutan mangrove, lokasinya, manfaat ekosistem, serta cara-cara melestarikannya. Pelestarian ekosistem mangrove memerlukan kesadaran masyarakat, penghentian pembabatan ilegal, restorasi, pengelolaan berkelanjutan, pengendalian pencemaran, dan perlindungan satwa liar. Selain itu, pengembangan ekowisata berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung pelestarian.
Penerapan SIG dalam penjagaan morfologi pesisir di Desa Bira membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir. Inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pelestarian ekosistem pesisir dan laut yang penting untuk menjaga keberlanjutan planet ini.

PENANGGULANGAN PENCEMARAN TELUK JAKARTA UNTUK MENURUNKAN EMISI KARBON

Falih Alghoniy Taftazani — 2024-05-31

Emisi Karbon merupakan pembakaran senyawa yang memiliki kandungan karbon, seperti solar, LPJ, CO2, dan bahan bakar lainnya. Dari pembakaran tersebut membuat terkeluarnya gas yang apabila berlebihan mengakibatkan perubahan iklim yang diikuti dengan emisi gas rumah kaca. Tidak bisa dipungkiri emisi karbon menjadi penyebab suhu bumi menjadi lebih panas. Untuk mengetahui jumlah emisi karbon dilakukan pengukuran jejak karbon dengan cara pelaporan kegiatan individu atau entitas lain contohnya perusahaan, negara, bangunan dan lain-lain. Laut merupakan penyokong vital dalam iklim yang berubah, menyerap sekitar seperempat dari semua emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Laut juga menyerap hampir 100% suhu panas bumi. Dalam penyerapan karbon dioksida terbagi menjadi dua yaitu diserap secara aktif dan pasif. Namun pada penyerapan pasifnya apabila laut terlalu banyak menyerap karbon mengakibatkan laut tidak dapat bisa lagi menampung karbon sehingga laut melepaskan karbon yang kemudian dibantulah penyerapan karbon dengan penyerapan aktif menggunakan fitoplankton yang didukung juga oleh cahaya matahari tapi tetap saja ada halangan dalam fitoplankton menyerap karbon seperti pencemaran logam berat dan sampah plastik. Untuk menanggulangi pencemaran tersebut hadirlah teknologi bioremediasi dengan cara mengedalikan logam berat dari kontaminan air laut. Selain itu, adanya mangrove dapat memnghalang sampah plastik agar tidak hanyuk ke laut tetapi sampah plastik yang terlalu banyak di mangrove membuat ekosistem mangrove menjadi mati. Oleh karena itu, perlunya kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam menanggulangi pencemaran air laut karena ketika masyarakat tetap membuat pencemaran air laut teknologi tidak selalu menjadi solusi untuk mengatasi hal terseut yang disebabkan keterbatasan teknologi dalam menanggulangi pencemaran air laut.

PENGEMBANGAN KONSTRUKSI KAPAL PADA KAPAL PINISI DENGAN MENGGUNAKAN LAMBUNG LAMINASI

Nurul Hijrah Bahar — 2024-05-31

Perkembangan teknologi pelayaran terus berlanjut dengan ditemukannya metode konstruksi baru untuk mencapai
hasil yang cepat dan hemat biaya. Perkembangan teknologi pelayaran mulai menunjukkan arah yang lebih baik
dan pelayaran sebagai alat transportasi telah menjadi bisnis yang sangat menjanjikan bagi industri pelayaran di
Indonesia. Berbeda dengan pembangunan kapal sipil yang proses hukumnya masih tradisional dan memerlukan
waktu yang lama, terutama untuk kapal swasta. Sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi kondisi kapal. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja dan produktivitas kapal tentunya harus
diperhitungkan, terutama ketika menghitung muatan kapal. Karena bertambahnya beban akan mengurangi beban
maksimal yang dapat diangkut kapal dan otomatis mempengaruhi kestabilan kapal, dll. Dengan kondisi tersebut
maka perlu dilakukan perhitungan terhadap kinerja baja kapal yang akan digunakan nantinya agar
pengumpulannya sesuai dengan harapan pemilik kapal. Perkembangan cara kerja dinilai negatif karena adanya
perbedaan kondisi saat ini, khususnya di sektor manufaktur, terutama pada kualitas teknologi dan sumber daya
manusia. Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan adalah metode teknologi laminasi, yaitu
menggabungkan satu atau lebih jenis bahan menjadi satu. [3]

PENGARUH KEBIJAKAN MARITIM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HASIL TANGKAPAN NELAYAN

Aliya Salsabil Asmin — 2024-05-31

Kebijakan maritim berperan penting dalam mengawasi sumber daya perikanan dan menjaga kekayaan alam para nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kelautan yang menekankan pada pengelolaan aset perikanan, pengelolaan, keamanan iklim laut, dan pelatihan nelayan sangat mempengaruhi kualitas hasil tangkapan nelayan. Pengelolaan aset perikanan yang wajar melalui penetapan porsi dan zona penangkapan ikan menjaga kelestarian lingkungan laut. Selain itu, pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pedoman perikanan mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak iklim, misalnya penangkapan ikan berlebihan dan penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak. Tatanan samudera juga menjunjung tinggi pengerjaan sifat yang diperoleh nelayan melalui pelatihan dan pengajaran. Nelayan yang berbakat dan terlatih dapat meningkatkan produktivitas dalam menangkap dan menangani tangkapan, sehingga menghasilkan produk perikanan yang lebih berkualitas. Selain itu, para mitra dilibatkan dalam memeriksa dan menilai pelaksanaan strategi laut secara terorganisir, sehingga menambah keterusterangan dan tanggung jawab yang lebih luas. Konsekuensi dari eksplorasi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kelautan dalam menciptakan iklim yang mendukung para nelayan dalam mengolah sifat tangkapan mereka. Dengan terus merancang dan melaksanakan strategi-strategi yang memungkinkan dan direncanakan melalui bantuan pemerintah kepada para nelayan, maka pemerintah dapat membantu mencapai tujuan dalam menggarap kualitas hasil tangkapan para nelayan, sekaligus menjaga pengelolaan aset-aset kelautan.

PERAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERUMBUH KARANG

Aimar Rendra P.A — 2024-05-31

Indonesia memiliki wilayah maritim yang cukup besar dan keanekaragaman hayati yang kaya. Meskipun demikian, ada sejumlah bahaya bagi ekosistem maritim Indonesia, termasuk polusi, penangkapan ikan berlebihan, kerusakan thermbu karang, dan perubahan iklim. Dalam hal menjaga lingkungan maritim, hukum sangat penting. Hukum dapat digunakan untuk membuat peraturan yang menegakkan supremasi hukum, menjaga lingkungan maritim, dan menghukum pelanggar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Laut hanyalah beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menjaga lingkungan laut

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA LAUT INDONESIA

Dwiki Sultan — 2024-05-31

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan letak yang strategis. Perairan Indonesia sangat luas dan menyimpan banyak potensi. Laut merupakan salah satu bentuk perairan alami yang ada di Indonesia, meliputi danau, rawa dan selat. Luas lautan Indonesia meliputi wilayah seluas 100 hektar. luasnya sekitar 5.8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.00 kilometer, menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat menjanjikan, laut dan perairan pesisir secara umum mempunyai fungsi sebagai penyimpan air global, pengatur iklim global dan menampung berbagai komunitas hayati, lahan, dan sumber penghidupan masyarakat, khususnya yang hidup di sekitar laut, pesisir, dan beberapa produk makanan dari berbagai biota laut. Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia harus lebih baik dan efektif karena Indonesia mempunyai visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global, khususnya negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, dan kuat, serta berkepribadian. Pemerintahan Partisipasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, baik secara finansial maupun non finansial, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DESAIN KONSEPTUAL MINI SHIP SEBAGAI PEMBERSIH SAMPAH DI LINGKUNGAN PANTAI WISATA

Dijah Nurtika — 2024-05-31

Kebersihan lingkungan masih menjadi masalah yang sangat serius hingga saat ini, padahal kebersihan merupakan hal yang harus diperhatikan bagi pemerintah dan kesadaran warga itu sendiri. Salah satu contoh kecilnya adalah kebersihan saluran dan saluran irigasi. Kebersihan tempat juga mempengaruhi kelangsungan sistem di tempat tersebut, seperti saluran air yang akan berdampak pada ekosistem laut. Jika hal ini terjadi pada ekosistem laut, tentunya akan sangat vital bagi masyarakat pesisir dan nelayan yang berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut. Sebagian besar sampah laut terdiri dari plastik. Limbah ini dapat ditemukan di pantai maupun di kedalaman laut. Sampah laut ini juga memiliki ukuran yang berbeda-beda: mega, mikro, dan nano. Hal ini dapat membahayakan makhluk laut dan mencemari habitatnya. Masalah global ini semakin memburuk dari waktu ke waktu dan diperkirakan sampah plastik di lautan akan meningkat tiga kali lipat dari tahun 2015 hingga 2025. Akumulasi sampah plastik memiliki dampak besar pada laut dari perspektif lingkungan, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan satwa liar. Misalnya, nanoplastik dari makanan laut dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan hingga ke sistem peredaran darah. Namun, kerugian tidak berhubungan langsung dengan manfaat sosial. Untuk menghentikan pembuangan sampah plastik, produk plastik harus dirancang, digunakan, dan dibuang dengan lebih bertanggung jawab. Pada artikel kali ini kami akan merancang tempat pembersih sampah berbasis arduino nano yang dapat dimonitoring mampu membersihkan sampah laut namun masih dalam skala kecil. Fitur utama dalam perancangan kapal ini adalah kamera FPV yang mampu memantau keadaan sekitar dan kapal digerakkan dengan remote control berupa joystick melalui sistem nirkabel NRF24L01. Dengan dibuatnya alat ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan para petugas kebersihan pantai atau siapapun yang ingin menjaga kebersihan khususnya di bidang kelautan, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kemurnian lingkungan sekitar tempat kita tinggal.

PEMODELAN ARUS SUNGAI TALLO MAKASSAR MENGGUNAKAN SOFTWARE PEMODELAN NUMERIK

Dwi Agusdiansyah — 2024-05-31

Sungai Tallo terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan memiliki peran penting di wilayah Mamminasata. Aliran Sungai Tallo yang melintasi pusat Kota Makassar memiliki lokasi yang strategis dalam kawasan perkotaan Mamminasata. Arus laut merujuk pada pergerakan massa air, baik secara horizontal maupun vertikal, yang mencapai keseimbangan. Faktor-faktor yang memengaruhi arus laut termasuk gradien tekanan, angin, perbedaan tekanan atau kepadatan, dan pasang surut. Di banyak perairan, faktor utama yang memengaruhi kekuatan arus adalah angin dan pasang surut. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data garis tepi Sungai dari Google Earth Pro, data pasang surut yang diukur langsung di lapangan dari dua titik berbeda, yaitu dermaga Kera-kera dan dermaga Tallo, data batimetri yang digunakan untuk membuat jaringan tak terstruktur diambil secara langsung di lapangan, dan data angin yang diperoleh dari ECMWF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi permukaan air di Sungai Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Saat air surut, arus sungai mengalir menuju muara sungai, sementara saat air pasang, arah aliran sungai menuju hulu Sungai dengan adanya arus berputar di beberapa lokasi tertentu. Ketinggian air di Sungai Tallo berkisar antara 0,8 hingga 2,2 meter, dan kecepatan arus bervariasi antara 0,015 hingga 0,21 m/s.

KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA DALAM MENUNJANG SISTEM KEAMANAN TRANSPORTASI LAUT

Naufal Muammar — 2024-05-31

Kebijakan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan kuat dari pemerintah, regulasi maritim yang ketat, kerja sama regional, dan investasi dalam infrastruktur maritim telah memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan kelancaran transportasi laut di negara kepulauan ini. Infrastruktur maritim, seperti pelabuhan modern, jaringan pelayaran, dan fasilitas pendukung, bukan hanya mendorong ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan dan konektivitas antar pulau, tetapi juga mendukung sektor pariwisata yang berkembang. Upaya-upaya implementasi kebijakan maritim melibatkan regulasi ketat, kerjasama antarnegara, pengembangan kapabilitas keamanan maritim, promosi transportasi laut ramah lingkungan, serta peningkatan keamanan kapal dan pelabuhan. Semua ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan global, meningkatkan perekonomian, dan memastikan keamanan transportasi laut di perairan Indonesia.