Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review
Hasanuddin Civil and Business Law Review (HCBLR) is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for research and scholarly discussion on Civil Law in general, as well as specialised area of Civil Law, including but not limited to: Civil Law, Company Law, Bankcruptcy Law, IPR, Business, Competition Law, Banking Law, Consumer Protection Law, Financial Law, Personal and Family Law, Property Law, Contract Law, and Guarantee Law. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Hasanuddin Civil and Business Law Review. Please read the information on the peer-review process. The articles published in HCBLR are going through a double-blind peer-review process. Hence, the decision on whether the scientific article is accepted or not, will be the Editorial Board’s right based on the peer reviewer's recommendation. Please read and understand the author's guidelines for the preparation manuscript. The author who submits a manuscript to the editors should comply with the author's guidelines and template. If the submitted manuscript does not comply with the guidelines or using a different format, it will be rejected by the editorial team before being reviewed. The editorial team will only accept a manuscript that meets the specified formatting requirements. e-ISSN: 3089-0144 Publisher: Civil Law Department, Faculty of Law, Hasanuddin University
Civil Law Departmen of Faculty of Law, Hasanuddin University
Hasanuddin Civil and Business Law Review © 2024 by Department of Civil Law, Faculty of Law Hasanuddin University is licensed under Attribution 4.0 International
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Perbuatan Merugikan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Salon Kecantikan Dalam Eyelash Extension Terhadap Konsumen
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan pemasangan eyelash extension oleh karyawan serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, khususnya pada Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta beberapa salon kecantikan yang memiliki kasus kerugian konsumen akibat layanan eyelash extension. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen belum seragam. Dari tujuh kasus yang diteliti, dua konsumen memperoleh pengembalian biaya pemasangan, satu konsumen mendapatkan pemasangan ulang tanpa biaya, satu konsumen diberikan biaya perawatan medis ke dokter mata, sedangkan tiga konsumen tidak memperoleh bentuk pertanggungjawaban apapun dari pihak salon. Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal karena tidak semua konsumen mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami akibat kelalaian karyawan salon. Tidak adanya sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku usaha disebabkan oleh tidak adanya pengajuan gugatan oleh konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga peradilan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran hukum konsumen serta penegakan regulasi yang lebih tegas guna menjamin perlindungan hukum yang efektif.
Copyright (c) 2026 Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemanfaatan Teknologi Digital (Artificial Intelligence) Dalam Bidang Hukum Sebagai Alat Penerjemah Dokumen Hukum
Perkembangan teknologi digital pada era 5.0 telah memberikan dampak signifikan pada sektor hukum, khususnya melalui penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat penerjemah dan penyusun dokumen hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam mengakselerasi penyusunan dokumen hukum, fungsinya sebagai media literasi hukum bagi masyarakat luas, serta upaya mitigasi yang diperlukan untuk menjaga integritas produk hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI, melalui Natural Language Processing (NLP), dapat meningkatkan efisiensi penyusunan dokumen hingga 70-80% dan mengurangi kesalahan manusia hingga 60%. Lebih lanjut, analisis perbandingan dengan EU AI Act di Uni Eropa dan Smart Court di Tiongkok menekankan pentingnya keseimbangan antara akselerasi teknologi dengan standar etika yang ketat serta pengawasan manusia. Sebagai simpulan, meskipun AI berfungsi sebagai alat transformatif untuk aksesibilitas hukum, kontrol manusia tetap menjadi syarat mutlak untuk mencegah bias algoritma dan melindungi data pribadi.
Pembatalan Merek Dagang oleh Merek Yang Telah Dihapus Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 9 Pk/Pdt.Sus-Hki/ 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim yang menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Raplh Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia dan menganalisis pembatalan merek oleh merek yang telah dihapus dalam daftar umum merek berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang kemudian dianalisis dan disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar pertimbangan hakim menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Raplh Lauren tanpa mempertimbangkan putusan yang telah menghapus merek milik Termohon Peninjauan Kembali, yaitu karena adanya putusan Nomor 436/ Pdt.G.D/1993/Pn Jkt.Pst juncto putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 yang menetapkan Mohindar HB sebagai pemilik merek Polo by Raplh Lauren atas peralihan hak merek dari John Whiteley melalui akta jual-beli di bawah tangan. Majelis hakim semestinya mempertimbangkan pula bukti baru putusan yang telah menghapus merek milik Mohindar HB dan ketentuan hukum mengenai hapusnya merek, bukan hanya mengacu pada bukti kepemilikan pertama atas suatu merek; (2) Pembatalan merek dagang tidak dapat diajukan oleh merek yang telah dihapus berdasarkan putusan pengadilan karena tidak memenuhi ketentuan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek.
Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu
Permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitor menimbulkan persoalan hukum terkait penentuan batas waktu pengajuan permohonan, khususnya mengenai titik awal perhitungan daluwarsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan daluwarsa permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitor serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan daluwarsa permohonan pailit terhadap harta peninggalan secara tegas diatur dalam Pasal 210 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menetapkan jangka waktu pengajuan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak debitor meninggal dunia. Penafsiran hakim yang menjadikan waktu diketahuinya kematian debitor oleh kreditor sebagai titik awal perhitungan daluwarsa dinilai menyimpang dari ketentuan normatif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun putusan a quo memberikan keadilan substantif bagi kreditor, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan prosedural karena tidak mematuhi ketentuan formil mengenai batas waktu pengajuan permohonan pailit terhadap harta peninggalan.
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Pelaku Usaha Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kota Makassar
In this modern era, trade secrets play a crucial role in the world of commerce. Therefore, this information must be kept confidential to prevent it from being leaked to other parties. On the other hand, food and beverage businesses are required to have a Halal Certificate, as a manifestation of the Halal Product Guarantee Law, which examines raw materials, production processes, the implemented Halal Assurance System, location, equipment, and distribution and presentation of products. This raises concerns among business owners regarding the protection of their trade secret information, as this information can determine the success or failure of a business. The purpose of this study is to determine the responsibilities of BPJPH (Indonesian Food and Beverage Supervisory Agency) in implementing Halal certification related to the protection of business secrets, and to determine the efforts that business owners must take to ensure their trade secrets are legally protected. This research is an empirical study. Data collection techniques used were field research and literature study. Field research was obtained through interviews with the Halal Inspection Institution (LPH) and business owners, while literature study research was obtained from laws and regulations, scientific articles, and other written sources. The results of the study show that: (1) BPJPH, in implementing halal certification of food and beverages in Makassar City, must ensure that sensitive information, such as recipes and production processes, are kept confidential by auditors or related parties, to avoid misuse of data by unauthorized parties, considering that there are concerns that business actors, as owners of trade secrets, will not protect their trade secrets, which have strategic value and competitive advantages, so that they must be responsible if there is a violation of the business actor's trade secrets; (2) Efforts that can be made by business actors, if there is a violation of trade secrets, are to file a civil.
Responsibility of Business Operators in the Sale and Purchase of Ulcer Medication for Abortion on Facebook Marketplace in Merauke
This study aims to analyze the responsibility of business actors in the sale and purchase of ulcer medication for abortion through the Facebook marketplace and to analyze the legal remedies available to consumers who suffer losses in online transactions through the Facebook marketplace. The type of legal research used in this study is empirical legal research. In addressing this research issue, the primary legal materials used consisted of interviews with business actors and consumers involved in the sale and purchase of stomach ulcer medication. Secondary legal materials consisted of information or facts obtained indirectly through social media, journals, studies, books, and scientific works related to consumer protection law and health law. The issues studied were analyzed qualitatively and the data was then presented descriptively. The results of the study show that (1) Business actors are not fully responsible for the losses suffered by consumers because they only provide a refund of half the price of the medicine purchased, and there are even business actors who end the conversation by blocking consumers on messenger chat media. This is not in accordance with consumer rights as stipulated in Article 4 of the UUPK, Article 7 of the UUPK regarding the obligations of business actors, and Article 19 of the UUPK regarding the responsibilities of business actors. (2) Legal actions that can be taken by consumers who have suffered losses from online transactions on Facebook Marketplace include suing business operators through the general court or through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), but to date, no consumers have filed lawsuits in the general court or BPSK. Moreover, there is no BPSK in Merauke, so consumers who feel aggrieved must file a lawsuit with the BPSK in Jayapura.
Perlindungan Hukum Dalam Pengajuan Kredit Secara Digital
In credit distribution carried out through digital banking services, credit application approval and data verification are processed more quickly than when done conventionally. This raises concerns about legal protection for providing credit or other financing and could result in losses for the bank and also the Debtor Customer if it continues. The purpose of this research is review and discuss whether the digital procedure to acquire credit could provide protection for the parties and the legal procedures to achieve a resolution for the parties involved. The legal research method used for this research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the prudent principle must be implemented effectively to determine whether the prospective Debtor Customer can be trusted and is able to make payments so that both parties do not experience losses. How quickly the approval of credit applications made through digital banking services shows that the implementation of prudent principles has not been implemented properly when compared to credit applications made conventionally. Legal protection for the parties involved can be implemented by using relevant laws and regulations as a form of preventive legal protection. There is also repressive legal protection in the form of alternative dispute resolution or through civil lawsuits in court.
Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Warisan Setelah Adanya Pembagian Hak Waris Di Kota Baubau
Perjanjian sewa-menyewa tanah warisan setelah adanya pembagian hak waris kepada para ahli waris pada pokoknya adalah batal demi hukum, karena kesepakatan yang di buat oleh para pihak tidak memenuhi unsur ke-4 (Empat) syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, dimana perjanjian sewa-menyewa tersebut hanya melibatkan dua ahli waris saja, serta objek yang disewakan bukan kepunyaan dari pihak yang menyewakan, sehingga perjanjian menyewa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya perjanjian yang telah dilakukan batal demi hukum. Pihak penyewa (ahli waris dari alm. Idrus) dapat menuntut ganti kerugian terhadap sewa-menyewa tanah warisan kepada pihak yang menyewakan (yang dimaksudkan, alm. Harusi dan alm. Syaharudin) dimana yang menyewakan tidak memiliki kedudukan hukum atas obyek yang diperjanjikan. Karena batal demi hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka penyewa tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada Asni karena secara hukum kedudukan para pihak dikembalikan pada keadaan semula, maka demi hukum penyewa tidak berhak mendapatkan kembali uang sewa kepada Asni.
Kedudukan Influencer Terhadap Nilai Saham di Bursa Efek
enelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan secara purposive sampling. Data dikumpulkan dengan Teknik wawancara dan membagikan kuestioner. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa (1) Munculnya influencer saham di ruang pasar modal telah memberikan pengaruh minat investasi masyarakat dipasar modal. Adapun efek positif dengan adanya keberadaan influencer yaitu memberikan edukasi dan menjangkau partisipasi masyarakat dipasar modal dan meningkatkan jumlah investor. Selain memberikan pengaruh positif, adapun efek negatifnya adalah munculnya istilah pom-pom saham yang dapat mempengaruhi keputusan berinvestasi tanpa mempertimbangkan analisis fundamental dan teknikal, dan hanya berdasarkan pada keterangan dari influencer; (2) Keberadaan influencer belum diatur secara jelas, sehingga masih digunakan sudut pandang UUPM. Oleh karena itu, influencer harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPM, terutama tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam kegiatan usaha di pasar modal,yaitu penipuan; manipulasi harga pasar; serta perdagangan orang dalam (insider trading). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan dua Tindakan perlindungan yaitu, perlindungan secara preventif; dan perlindungan secara represif. Kata Kunci: Bursa Efek: Kedudukan Influencer; Nilai Saham
Copyright (c) 2025 Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia oleh Warga Negara Lain
National songs in Indonesia play a significant role in fostering nationalism and preserving culture, one of which is the song "Halo-Halo Bandung," created by Ismail Marzuki and protected by Intellectual Property Rights (IPR). However, this song faced copyright infringement when it was modified into "Hello Kuala Lumpur" without permission. This case highlights the importance of respecting copyright. This study examines the legal protection of the song "Halo-Halo Bandung" and emphasizes the importance of honoring copyright to maintain the integrity of artistic works. This study aims to analyze legal protection for creators of copyright infringement of national songs by other countries, and analyze the legal consequences of copyright infringement by other countries. This research uses normative research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study that the song “Halo-Halo Bandung” get legal protection in Malaysia, there are differences in the term of copyright protection between Indonesia and Malaysia. Therefore, when referring to the Bern Convention as lex specialis in the protection of copyright law across countries then Indonesia has no legal basis to take steps to protect its rights in Malaysia. The legal consequences of cross-border copyright infringement can be resolved through civil and criminal channels. In addition, YouTube as a digital platform can be held liable in accordance with the Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXI/2023 which amended Article 10 of the Copyright Act for allowing copyright infringement on its platform
Legal Protection for Digital Wallet Users Regarding Transactions Without Verification
This research aims to analyze the legal protection available to digital wallet users who experience balance reductions due to unverified transactions and to examine Bank Indonesia’s supervision of digital wallet services. This research employs an empirical legal approach using both primary and secondary data. The data collected were then processed and analyzed descriptively and qualitatively to draw conclusions and provide recommendations for addressing the identified issues. The research shows that legal protection for digital wallet users who experience balance reductions due to unverified transactions is regulated under Article 4 letter h of the Consumer Protection Act, Article 48 letters i and j of PBI 3/2023, Article 177 letter c of PBI 23/6/PBI/2021, and Article 32 of PADG 20/2023. Affected users may file complaints with Bank Indonesia under Article 52 of PBI 3/2023, which will be addressed through education, consultation, and facilitation. Bank Indonesia's supervision is carried out through both direct and indirect methods, including the evaluation of reports, self-assessments, documents, and periodic or ad hoc inspections to ensure that service providers implement consumer protection principles in all business activities.
Cross-Platform Copyright Infringement: Pelanggaran Hak Cipta Re-Upload Konten Youtube ke Instagram Tanpa Izin
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta video YouTube yang telah diunggah kembali di Instagram tanpa izin, terutama dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, serta mengungkapkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pencipta jika hak cipta mereka dilanggar oleh pengunggah ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana peneliti melakukan analisis terhadap dokumen hukum primer dan sekunder terkait masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya video YouTube yang diunggah ulang di Instagram diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun pengguna Instagram mencantumkan sumber asli dari video yang diunggah ulang, tindakan tersebut masih dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta video. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna Instagram yang lebih memilih untuk melihat postingan ulang daripada mengunjungi sumber asli video di kanal YouTube. Akibatnya, pencipta video YouTube yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari jumlah penonton di kanal mereka, justru mengalami kerugian karena video mereka diposting ulang di Instagram oleh pihak lain. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam menghadapi situasi ini, pencipta memiliki dua pilihan upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya preventif dan represif. Kata kunci: Hak Cipta; Pelanggaran Hak Cipta; Perlindungan Hukum.
Analisis Kasus Kontroversial Pernikahan Zizan Syifa Terhadap Longgarnya Dispensasi Nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kelonggaran dispensasi nikah dalam kasus pernikahan Zizan Syifa dan mengindikasikan kontradiksi antara praktik dispensasi nikah dengan batas usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pernikahan dan dispensasi nikah yang dirancang dan diterapkan untuk memastikan konsistensi batas usia minimal pernikahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan norma atau peraturan perundang-undangan dan menggunakan pengamatan serta pengukuran fenomena yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk mendapatkan data sebagai sumbernya. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi kelonggaran dalam pemberian dispensasi nikah yang memberikan dampak signifikan terhadap konsistensi penerapan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah perlu ditekan dengan pemberian definisi yang spesifik dan tegas oleh pemerintah sekaligus bagi calon pasangan yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk menghindari kontradiksi batas usia pernikahan. Kata Kunci: Pernikahan; Perubahan; Usia.
Analisis Hukum Suspensi Sukarela yang Diajukan oleh Perusahaan Sekuritas
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tindakan Perusahaan Sekuritas dalam melakukan suspensi sukarela kepada Bursa Efek Indonesia serta pelindungan hukum yang dimiliki investor dalam pemenuhan haknya. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunan dari Undang-undang Pasar Modal tidak membahas secara spesifik mengenai suspensi sekuritas yang dilakukan perusahaan sekuritas dalam prakteknya. Sehingga dalam banyak kasus, tidak adanya indikator dalam penerimaan permohonan suspensi sukarela oleh perusahaan sekuritas serta pencegahan dan pemberian sanksi kepada perusahaan sekuritas serta pencegahan dan pemberian sanksi kepada perusahaan ssekuirta yang mengajukan suspensi tidak memenuhi prinsip keterbukaan dalam pasar modal, perlindungan hukum oleh OJK dan BEI dalam melindungi hak investor dalam hal ini belun diatur secara jelas. Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia; Perusahaan Sekuritas; Suspensi Sukarela
Tokenized Creativity: Navigating the Legal Terrain of NFTs and Intellectual Property
Technological advancements in the fourth industrial revolution have shifted creative works from traditional to digital formats, with innovations like IoT, AI, and Blockchain transforming industries, including digital art. Non-Fungible Tokens (NFTs) have emerged as a revolutionary method for verifying ownership and protecting digital assets like artworks, music, and videos using blockchain technology. This study explores the characteristics and legal protections of NFTs, emphasizing their potential to safeguard intellectual property rights and facilitate online trading of digital assets. Despite NFTs' promise of secure ownership records, challenges such as counterfeiting, copyright infringement, and regulatory inadequacies persist, particularly in Indonesia, where current regulations, including the Copyright Law, are insufficient to address NFT complexities. The decentralized nature of blockchain further complicates enforcing intellectual property rights across diverse jurisdictions. Using a normative qualitative methodology, this study analyzes case studies and recent legal advancements related to blockchain technology, highlighting the need for adaptable legal frameworks to manage digital artwork in the NFT ecosystem. Innovative solutions like open copyright or open licensing principles are recommended to enhance security, authenticity, and collaboration in digital art. In conclusion, while NFTs offer significant opportunities for intellectual property rights transformation and monetization, addressing these challenges is crucial to maximize their benefits in the evolving digital landscape.
Copyright (c) 2024 Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Telaah Pemenuhan Hak Royalti Non-Anggota Lembaga Manajemen Kolektif atas Pencipta Lagu atau Musik
Economic Rights as one of the exclusive rights for creators is a form of intellectual property protection for creators to obtain economic benefits from creations. Song creators are entitled to economic rights over their creations. This is in accordance with the principle of sustainability of a work or the incentive theory which prioritizes the sustainability of a creation. The sustainable principle of a work aims to ensure that the creator can continue to realize his ideas and create new works. A work in the form of a work of song and/or music has economic rights for Commercial Use in the form of Royalties, namely compensation for the use of the economic rights of a Work received by the Creator. The National Collective Management Organisation (LMKN) is an institution authorized by law to collect and collect song royalties for the commercial use of songs and/or music. However, the provisions of Article 87 of Undang-Undang No. 28 of 2024 concerning of Copyright (UUHC) regulates that to obtain economic rights and royalties, the creator must be a member of the Collective Management Institution. Creators who are not members of an LMK do not receive royalties that have been collected by the LMKN. These administrative regulations require the creator of songs or music to be a member of an CMO. In fact, one of the aims of protecting economic rights is to increase income and support the welfare of songwriters. Non-CMO song creators who do not receive royalties, their economic rights to their creations are not fulfilled
Legal Aspects of The Process of Forming A State-Owned Enterprise Holding Company Industrial Estate Cluster
This research aims to analyze the suitability of the process of transferring government shares into PT Danareksa (Persero) shares with statutory provisions and analyze the protection of the rights of minority shareholders in the process of holding company PT Danareksa (Persero). This type of research uses normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The statutory approach is carried out by examining legislation or statutory studies. The conceptual approach is carried out in order to find the process and mechanism of holding SOEs. Analysis of legal materials is carried out using content analysis. The results of this study, namely: 1) The transfer of government shares into shares of PT Danareksa (Persero) is carried out with PP 72/2016, but the implementation of the provisions in PP 72/2016 related to state equity participation does not correspond to the arrangements in state finances regarding the formation of holding companies and also on the status of State Owned Enterprises (SOE). The absence of arrangements regarding the mechanism for implementing the holding provides different implementation practices. There is a practice of forming virtual holding in the pre-implementation stage. In the post-holding implementation, the status of subsidiaries in BUMN holding companies is still treated like SOE; 2) Legal protection in the holding process carried out by the Ministry of SOEs together with PT Danareksa (Persero) has not paid attention to the rights of minority shareholders, in this case the Provincial / City Government, although it is clearly regulated in the 2007 Company Law that minority shareholders should also be involved. In the holding process, it is important for the Ministry to fulfill the rights of minority shareholders, especially in each stage of the holding.
Online Dispute Resolution: The Conceptualization of Business Dispute Resolution Model in Indonesia
Increased trade and investment, including e-commerce, also has the potential to increase disputes. Business Dispute Resolution requires prompt and confidential means. Alternative dispute resolution onlin (online or internationally known as Online Dispute Resolution (ODR). Seeing the development of ODR as a business dispute resolution, especially e-commerce, in the international scope including in Asian countries, the question arises what about the development of ODR in Indonesia. This paper uses normative research methods with conceptual and legislative approaches, with primary and secondary legal materials through literature studies. ODR has been used as a business dispute resolution mechanism in Indonesia in several fields, although not quite a lot. The opportunity is even greater if Indonesia can form an ODR system as a form of Indonesia's commitment as an ASEAN country within the framework of ASAPCP 2016-2025. There are quite a lot of ODR service providers, either separate or integrated with E-commerce platform.
Kewajiban Peralihan Aset dalam Perjanjian Konsesi Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan (PT. Pelabuhan Indonesia)
This research aims to find out and analyze why PT Pelabuhan Indonesia Regional IV, in the port concession agreement, does not transfer its assets after the end of the agreement and analyzes the legal consequences of this clause. This research is normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that PT Pelabuhan Indonesia Regional IV, in the port concession agreement, did not transfer its assets to the Makassar Main Port Authority Office after the end of the agreement as regulated in the statutory provisions relating to port concessions because it has the right to continue operating the port based on Article 344 paragraph (3) of Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, including the provision of land and port facilities. The clause that regulates the non-transfer of assets by PT Pelabuhan Indonesia Regional IV to the Makassar Main Port Authority Office in the Concession Agreement is under statutory regulations because of PT. Pelabuhan Indonesia Regional IV only holds Management Rights over land and assets in the concession area, so it does not have authority over transferring state-owned assets. The non-transfer of assets is also based on the agreement of both parties in the Concession Agreement.
Spoiler Film dan Serial pada Aplikasi Tiktok: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi
Cinematographic works are creations in the form of moving images, including documentaries, advertising films, reports, or feature films made with scenarios and cartoon films. The provisions of Article 40 Paragraph (1) Letter (m) of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright or commonly referred to as UUHC is a form of recognition of cinematographic copyrighted works as creative thoughts that must be protected, because their circulation is still found freely without the permission of the creator and/or copyright holders on the TikTok application due to spoiler actions. Spoiler actions can be categorized as distribution and publication of works which are part of the economic rights of the creator and/or copyright holders. The rise of this action attracts attention of several parties, especially Starvision Plus and Finisia Production as the production team for several films and series in Indonesia. This study uses empirical legal research method. This sample was taken using a purposive sampling method with a total sample of 13 people. Obtained from primary and secondary data collected thru interviews and literature study, then analyzed in a descriptive and qualitative approach. The resulst of this study are: (1)TikTok’s efforts to deal with these violations include paying attention to the interests of its users, blocking access to content, and closing offending accounts. (2) Efforts taken by copyright holders include alerting pirates, reporting them as the official owners of films and series to the relevant platforms, cooperating with producer associations and other film business actors, as well as socializing regulations related to copyright protections.