ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH
Keywords:
implementasi kebijakan, kebijakan publik, standar pelayanan minimalAbstract
Kajian ini mengangkat tentang implementasi kebijakan Pemerintah daerah otonomi terhadap standar pelayanan minimal (SPM), karena dalam menyelenggarakan system otonomi daerah adalah merupakan kewenangannya terhadap daerah otonomi, kecuali urusan pemerintahan yang di atur dengan Undang-Undang hal ini ditentukan oleh urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan u rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi,(5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Ini berarti bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka untuk merealisasi otonomi daerah yang luas dan nyata pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja terhadap system standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepada publik.
References
Drucker, P (2004)
Franklin G. Moore (1965) Manufacturing Management, Bombay. D.B. Taraporevala & Co., Private Ltd., 5th ed.p. 17-34.
Koontz, H. and O‘Donnell, C. (1976) Managemen a Systems and Contigency Analysis of Managerial Fuctions, Tokyo, Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd. 6 th ed, p 443-446
Hill, Lary B, (1992) The State of Public Bureaucracy, ME Sharpe, Inc, Armon, New York
Hughes, Owen E., (1994) Public Management and Administration, St. Martin‘s Press, London
Hogwood, B.W, and Lewis A. Gunn, (1986) Policy Analysis for the Real World, Basil Black Well Oxford
Jones, C. O, (1991) Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta Rajawali Press
Jones, J. P. (1955) Organization for Public Relations‖, dalam buku Edward L. Bernays, (ed), The Engineering of Consent, 1955,
Van Meter, Donal S and Carl E. Van Horn, (1975) The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society. Vol 6 N0. 4 PP 445-485
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
Lembaga Administrasi Negara, 2003, Standard Pelayanan, Pusat Kajian Manajemen Pelayanan, Jakarta.
