JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)

Governance and Resilience: Unpacking Policy Decisions in Mamuju’s Earthquake Aftermath

2023-09-13T13:40:47+00:00

The study is aimed at knowing government decisions to make post-earthquake recovery in the city of Mamuju, where decisions have become binding policies and have become basic concepts in the restoration practice of the Mamuju city. The method used is researchers is descriptive research using a qualitative approach. The approach to this study is a narrative description because it is directed to illustrate the facts with scientific & academic arguments. The results of the provincial government's policy research in the reconstruction of the city's Mamuju following the earthquake's efforts, such as the allocation of the public budget (APBD), the structural improvements of the office building with bracing and jacketing concepts, provide financial assistance to disaster affected communities, the formation of working groups (POKJA), and finally the reconstruction of the affected areas. Policies adopted by governments have been carefully thought out by stakeholders to accelerate recovery. The government issued swift and precise decisions, as they were pushed by the circumstances and conditions following the earthquake hit the city of Mamuju. The policies issued by the government are well considered. Because the essence of the policy itself is the decisions governments make to simply achieve a common goal.

Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe

2023-07-30T12:05:39+00:00

Penelitian ini menganalisis kapasitas inovasi dalam implementasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital yang merupakan sebuah inovasi tatakelola pemerintahan desa digital di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pemerintah desa mampu mengadopsi dan mengimplementasikan Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng, dengan fokus kepemimpinan inovatif, kualitas tim kerja, sistem/struktur dan pengelolaan pengaruh dari luar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari Seketaris desa, operator aplikasi, pendamping desa, kepala dusun, serta masyarakat yang telah menggunakan inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi). Analisis data melalui tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Bantaeng, didukungan kuat oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta didanai oleh APBDes dan komunitas. Meski regulasi kepala desa dan SOP penggunaan aplikasi belum final, terdapat komitmen kuat dari pemerintah desa. BPD ikut terlibat dalam sosialisasi dan evaluasi rutin, tetapi perlu peningkatan sosialisasi kemasyarakat. Sistemnya terorganisir dan mendukung SDGs, tetapi formalisasi kerja sama masih perlu ditingkatkan. Direkomendasikan untuk menyelesaikan regulasi, meningkatkan edukasi melalui sosialisasi, dan memformalkan kerja sama.

Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor

2024-03-24T05:13:24+00:00

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah perundungan anak. Perundungan anak merupakan isu sosial yang sudah cair di masyarakat, khususnya di Kota Bogor. Isu perundungan anak di Kota Bogor merupakan isu yang kerap terdengar selain tawuran pelajar. Kemudian tingkat pelaporan kasus yang rendah berimplikasi pada sulitnya mengentaskan perundungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengentaskan perundungan anak, Kota Bogor melibatkan stakeholder lintas sektor dan multilevel sesuai dengan Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 dengan menerbitkan SK Gugus Tugas KLA. Metode yang digunakan dalam upaya ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan pemberian edukasi, kendati demikian ditemukan usaha menutupi kasus perundungan oleh sekolah serta kurangnya intensitas pertemuan antar stakeholder untuk membahas isu perundungan anak. Kota Bogor telah memiliki komitmen untuk mengentaskan perundungan anak, namun dalam praktiknya diperlukan aturan khusus mengenai perundungan anak di Kota Bogor agar tercipta kesepahaman antar stakeholder dalam memahami konsep perundungan serta dapat mengelaborasi pelaksanaan kolaborasi yang diusahakan agar kolaborasi menjadi efektif.

Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa

2024-01-11T06:00:01+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program dalam mengentaskan kemiskinan dalam perspektif ekonomi melalui SDGs Di Kabupaten Bone. Dengan mendeskripsikan pemerataan ekonomi, akses pelayanan yang merata serta memberikan jaminan atas terjadinya bencana yang akan berdampak pada kerugian secara ekonomi masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan program SDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone Desa Massangkae. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan kunci dan melakukan dokumentasi. Dengan demikian maka diperoleh hasil penelitian bahwa pemerintah Desa telah melakukan upaya dalam mengetaskan kemiskinan yang terjadi dengan langkah strategis melalui peningkatan pendapatan masayarakat kurang mampu; memberikan jaminan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan pada pemerintahan desa; memberikan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman bencana; dengan beberapa indicator tersbut sehingga pemerintah desa memiliki peranan yang sangat kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan koordinasi lintas stakeholder yang memiliki keterkaitan dan kewenangan karena kemiskinan merupakan masalah secara multidimensi. Sementara itu implikasi penelitian ini kedepan diharapkan agar dilakukan kajian secara lebih komprehensif terutama metode yang digunakan dengan lokasi penelitian yang menjangkau daerah yang lebih besar.

Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Lingkungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Malam di Kota Payakumbuh

2023-08-11T06:19:30+00:00

Kehadiran pedagang kaki lima memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada PKL di Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber data primer dengan observasi langsung kelapangan dan wawancara secara mendalam kepada 51 responden atau pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh. Metode analisis data deskriptif. Dampak sosial yang dirasakan PKL pada malam hari adalah terjalinnya hubungan baik antar sesama PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani sehingga terbentuklah suatu perkumpulan yang disebut “APKL (Asosiasi Pedagang Lapangan Kreatif)”, sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan PKL dengan tersedianya lokasi perdagangan tetap seperti yang diatur oleh Dinas Pasar Kota Payakumbuh sehingga pedagang malam tidak perlu memikirkan tempat berdagang. Hal ini juga akan terus meningkatkan penjualan yang dialami oleh sebagian besar PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

Assessing the Impact of Administrative and Technological Enhancements on the Kenya Police Service: A Case Study of Machakos County

2024-04-10T12:37:00+00:00

This study investigates the effect of performance and technological readiness of police officers in the Kenya Police Service, specifically in Machakos County. Utilizing a descriptive survey design, the research aimed to explore the effects of technology on the efficacy of police officers. The study's methodology involved stratified random sampling of 203 police constables and four station commanders from the county's twelve police stations, employing both quantitative and qualitative approaches for data collection and analysis. The findings revealed that technological preparation significantly influences officers' performance, suggesting that improvements in administrative capacity are positively correlated with enhanced police performance. However, it was also found that most administrative capacity improvements have not been implemented at the station level, adversely affecting officers' performance. This study underscores the need for focused interventions in career development, workload management, and technological advancements to bolster the administrative capacity and, consequently, the performance of police officers in Machakos County