Legislatif

REFORMASI HUKUM KEPAILITAN TERHADAP KOPERASI: PEMBATASAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP KOPERASI OLEH ANGGOTA

2022-11-06T16:52:52+00:00

Bankruptcy petitions by cooperative members have increased since the Covid-19 pandemic. This
phenomenon raises critics over the disregard for the principle of kinship and the urgency for the
government to establish a medium that has the authority to file bankruptcy petitions against cooperatives.
This research is structured with juridical-normative research methods along with conceptual approach.
This research aims to provide solutions for the government in answering the current issue regarding
cooperatives' bankruptcy petitions by its members. Cooperatives have become a place for society to save
money, even in practice cooperatives are often used as a place to invest. In this regard, cooperatives are
important entities to be maintained because their existence involves public interests. Thus, it is necessary
to attribute authority to the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises to become the
medium in terms of filing bankruptcy petitions against cooperatives. The attribution should be contained
in the law on bankruptcy and postponement of debt repayment obligations as well as the law on
cooperatives which should be drafted in the future by the government together with the House of
Representatives so that there is a guarantee of fresh air in the cooperative sector in Indonesia.

MENELISIK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

2022-10-31T02:33:42+00:00

Pada 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak besar bagi Indonesia. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan kala itu adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh berbagai perusahaan terhadap karyawannya. Pada situasi yang demikian terjadi pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT Indomarco Adi Prima, yang dimana terjadi pemutusan hubungan kerja ini hanya melibatkan satu pihak saja tanpa adanya karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kasus pemutusan hubungan kerja karyawan PT Indomarco Adi Prima dan mengetahui keterlibatan elemen pemerintah terhadap pengaturan kebijakan perancangan Undang-Undang ditinjau dari politik hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Teknik analisis data secara kualitatif disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kasus kasus pemutusan hubungan kerja karyawan PT Indomarco Adi Prima masih kurang efektif dan harus menjadi bahan evaluasi dalam pemberlakuannya.

Kata Kunci: Kebijakan;Pemutusan; Pemerintah Hubungan Kerja.

PRAKTIK NEGARAISASI TANAH MELALUI PEMBENTUKAN BADAN BANK TANAH: STUDI KONSTRUKTIF TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN

2022-11-24T12:18:37+00:00

Bank tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Saat ini, substansi mengenai Bank Tanah diatur dalam Pasal 125 - 135 Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Badan tersebut berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, pengolahan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Bagi negara, bank tanah akan melengkapi kebijakan masalah tanah. Namun, konsepsi ini terkesan berpotensi untuk menghidupkan kembali asas domein verklaring sebagaimana telah dihapus dengan hadirnya UUPA. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum bank tanah ini. Adapun dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja dan tujuan badan bank tanah di Indonesia merupakan suatu urgensi tersendiri sebagai wadah penyedia tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan usaha, tetapi bersifat kontradiktif apabila dikonstruksikan dengan teori negara kesejahteraan karena merujuk pada timbulnya konflik agraria dan lingkungan yang merugikan masyarakat. Untuk itu, masih perlu perbaikan regulasi lebih lanjut dengan tetap melibatkan pertimbangan daerah secara mandiri untuk turut serta terlibat dalam mekanisme kerja badan bank tanah ini serta perbaikan substansi yang memuat kejelasan mekanisme penghimpunan tanah dan kejelasan status hukum institusi bank tanah tersebut.

Kata Kunci: Bank Tanah; Negaraisasi; Teori Negara Kesejahteraan.

IMPLEMENTASI PENGATURAN ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTISLAPP):STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMAN KINIPAN

2022-11-23T03:46:19+00:00

Setiap orang memiliki hak untuk menuntut atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun hal tersebut sulit terjadi apabila terdapat stigma sulitnya diwujudkan apabila terjadinya posisi relasi kuasa yang timpang antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat sipil. Perlunya peran Pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, salah satunya yaitu dengan Anti-SLAPP. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencaritau bagaimana implementasi Anti-SLAPP terhadap kasus lingkungan hidup yang terjadi pada masyarakat hukum adat, dalam hal ini masyarakat hukum adat Kinipan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian kualitatif non-interaktif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dengan menggunakan prinsip Anti-SLAPP belum dapat terimplementasikan dengan baik dalam kasus masyarakat hukum adat Kinipan. Dengan demikian, perlunya inisiatif dari Pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat hukum adat, salah satunya yaitu masyarakat hukum adat.

.Kata Kunci: Anti-slap; Implementasi;Hukum Adat.

IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

2023-01-14T00:53:27+00:00

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja telah berimplikasi luas termasuk memengaruhi produk daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Peraturan Daerah, dan bertujuan untuk mengetahui kedudukan Perda pelaksanaan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan pertama, kedudukan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Perda yaitu putusan tersebut telah memerintahkan pemerintah untuk menyesuaikan dan mengakodir Teknik pembentukan UU Cipta Kerja ke dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, aturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja dalam bentuk Perda harus ditangguhkan oleh pemerintah daerah sebagai implikasi putusan inkonstitusional bersyarat. Kedua, kedudukan Perda pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah disahkan sebelum putusan MK tersebut, masih dianggap ada namun pelaksanaan terhadap Perda tersebut harus ditangguhkan sebagai konsekuensi putusan MK yang memerintahkan kebijakan bersifat strategis terhadap pelaksanaan UU Cipta harus ditangguhkan sementara.