Jurnal Legislatif

HYBRID WORK: EFFICIENCY OF DWI ELECTION SYSTEMS BASED ON E-VOTING AND CONVENTIONAL TO BOOST TRANSPARENCY IN 2024 ELECTIONS

Ibriza Sabrina, Sultan Sultan, Nurfadilla Nurfadilla, Kezia Patasik — Fri, 20 Oct 2023 00:00:00 +0000

The dynamics of digitalization lead us to information disclosure and better work efficiency. The democratic party feels very close, 2024 will be the pinnacle of the democratic party along with developments in technology and information, in line with that digital participation will bring the 2024 Election into a more transparent realm. However, in reality, Indonesia is still stuck with network infrastructure problems and areas that are not evenly distributed. With a population and area that is so wide, leveling network infrastructure takes more time. The application of the electoral system in a conventional way is considered less effective in accommodating estimated vote recapitulation, so another system is needed to support the deficiencies in conventional elections. Writing this scientific paper aims to find out how the efforts in implementing hybrid working and achieving solutions with the enactment of the concept of hybrid working with the application of two systems based on e-voting and conventional. The type of research used is normative legal research with the Statute approach, Conceptual approach, and Comparative approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained from literature studies, the collected legal materials are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of elections with one system, namely the conventional system, still has many problems in several aspects, especially the aspect of transparency, so the application of e-voting is present to complement the shortcomings of the conventional electoral system. Seeing that the regional structure and network infrastructure are not evenly distributed, based on the analysis results, applying the hybrid working concept in elections can balance the two systems with the hope that the 2024 election will become a more efficient, effective, and transparent democracy.

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF DITINJAU BERDASARKAN TEORI PHILIP BOBBIT

Nabila Alif Radika Shandy, Abhinaya Wahyu Satrio — Fri, 20 Oct 2023 00:00:00 +0000

The Publication of Constituion Number 19 year 2019 about the second change of Constitution number 30 year 2002 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi in Indonesia to deal
with corruption cases become a polemic in public. This happened because of the institutional status of KPK from independent to executive. This research propose one problem formulation, how to analyze the judicial review of changes on KPK Constitution as an executive institution using Phillip Bobbit’s interpretation method? The research method used in this research is normative, using primary and secondary legal material and using descriptive qualitative analysis. This research gives a result that review of KPK as an executive institution with Philip Bobbit’s interpretation method emphasized on judicial review of changes on KPK Constitution in historical, textual, doctrinal, structural, ethical, and prudential.

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN UMUM MELALUI SATU DATA INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK PILIH WARGA NEGARA

Mochamad Adli Wafi, Wibisena Caesario, Deka Oktaviana — Fri, 20 Oct 2023 00:00:00 +0000

Dalam pemilu, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu langkah yang menentukan warga negara mana yang berhak memilih. Namun demikian, berdasarkan tatanan hukum status quo dan pemilu sebelumnya, masih terdapat persoalan prosedur pemutakhiran data yang membahayakan hak konstitusional untuk memilih. Penulis kemudian merumuskan dua permasalahan pokok: seberapa urgen optimalisasi data pemilih dalam penyelenggaraan
pemilu di Indonesia, dan bagaimana implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam mengatasi permasalahan yang ada guna optimalisasi pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan penulisan deskriptif kualitatif. Beberapa masalah pemilu telah diidentifikasi dalam status quo, termasuk bahan penyiapan data yang tidak valid dan rumit, kelambanan sistem yang menyertai dinamika status kependudukan, dan metode pendaftaran de facto dan de jure dalam basis data pemilih yang tidak jelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis menerapkan konsep SDI untuk mengoptimalkan pemutakhiran data pemilu dengan mengimplementasikan beberapa elemen, antara lain standar data tunggal, interoperabilitas, dukungan geospasial untuk sistem terintegrasi, dan komunikasi real-time antar instansi. Dengan demikian, prosedur pemutakhiran data pemilih dapat secara optimal menjaga hak pilih warga negara.

PEMBENTUKAN KOMITE PELAKSANA PUTUSAN NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK PESEPAK BOLA PROFESIONAL

Inaz Indra Nugroho, Rizky Wardana — Fri, 20 Oct 2023 00:00:00 +0000

Lex Sportiva memberikan independensi hukum pada hukum olahraga dalam menyelesaikan sengketa olahraga. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur bahwa penyelesaian perselisihan olahraga diselesaikan melalui musyawarah oleh cabang olahraga, dan apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. National Dispute Resolution Chamber (NDRC) adalah arbitrase yang berkaitan dengan perselisihan di bidang sepak bola profesional dan diharapkan dapat memenuhi hak-hak pesepakbola profesional. Namun, karena arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sulit untuk mengimplementasikan resolusi NDRC. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya klub sepak bola yang tidak melunasi gaji pemainnya, serta ketidakmampuan NDRC untuk menjatuhkan sanksi. Metode penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Bertujuan untuk menganalisis solusi terkait pelaksanaan keputusan NDRC sebagai arbitrase perselisihan olahraga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis menunjukkan perlunya sebuah lembaga yang mendukung kekuasaan eksekutorial NDRC. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

Aah Sumirah Sumirah — Fri, 20 Oct 2023 00:00:00 +0000

Pelayanan yang baik harus dilihat dengan data akurasi yang jelas dan transparan, namun hingga penelitian ini berakhir pelaksanaan website resmi pemerintah daerah Sleman belum terlihat data yang diperlukan; Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi bahan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan dan pertanggungjawaban publik terkait pendaftaran tanah yang terjadi di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2022, pemerintah resmi mengimplementasikan Inpres 22/1 tentang optimalisasi penggunaan BPJS Kesehatan, yang menugaskan hampir semua kementerian untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administratif dalam pelayanan publik. Namun peraturan ini tidak bertahan lama karena sistem yang ada belum optimal, sehingga pihak Dinas Sleman mengajukan penundaan pelaksanaannya. Pelaksanaan Inpres 1/2022 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris mengenai teori Grindle dan Hassel yang menjelaskan bahwa kebijakan harus dapat diterima oleh akal sehat, dapat dilaksanakan, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa Inpres tersebut belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Sleman karena masih memiliki kendala dan tantangan berupa sinkronisasi data antara BPJS dengan BPN di wilayah Sleman, dan kebijakan tersebut tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan dengan pejabat jual beli tanah.