(untitled) (Legislatif, 2025)
Peristiwa mengenai overclaim dalam pemasaran produk skincare telah menjadi permasalahan yang cukup serius, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada aspek non-materi, seperti hilangnya kepercayaan dan kekecewaan terhadap produk yang digunakan. Kecewaan ini semakin meningkat ketika marketplace, sebagai pihak ketiga, juga berpartisipasi dalam distribusi produk dengan klaim berlebihan. Situasi ini menyoroti aspek tanggung jawab marketplace sebagai penyedia platform. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dengan mengumpulkan data primer dari iklan produk perawatan kulit yang mengandung overclaim serta data sekunder dari jurnal dan regulasi yang relevan, termasuk peraturan BPOM. Analisis dilakukan secara kualitatif dan komparatif untuk memahami konsekuensi hukum dari fenomena ini. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh pengguna atau penjual. Dengan demikian, penyedia platform tidak memiliki kewajiban hukum terkait peredaran barang dengan klaim yang berlebihan. Namun, sebagai penyedia layanan, marketplace tetap seharusnya bertanggung jawab atas kelalaian dalam mengawasi peredaran produk di platformnya. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya peraturan khusus yang mengatur tanggung jawab pasar, kebijakan melalui verifikasi ketat dan pengecekan berkala (seperti uji laboratorium terbaru) terhadap produk yang dipasarkan, serta peningkatan peran BPOM dalam melakukan pengawasan aktif terhadap produk di pasar guna melindungi konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh klaim berlebihan.