(untitled) (Legislatif, 2025)
Konflik agraria di Polongbangkeng, Takalar, antara masyarakat lokal dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), mencerminkan persoalan klasik ketimpangan penguasaan lahan yang masih berlangsung di Indonesia. Perluasan lahan perkebunan tebu oleh PTPN XIV telah mengakibatkan masyarakat terusir dari tanah yang secara historis mereka kelola berdasarkan sistem adat, sehingga menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar persoalan konflik agraria yang berkepanjangan serta merumuskan solusi hukum yang adil bagi kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini berakar dari klaim historis masyarakat terhadap tanah yang tidak didukung oleh dokumen hukum formal, sementara perusahaan mengantongi hak legal melalui izin Hak Guna Usaha (HGU). Solusi yang ditawarkan antara lain konversi HGU menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), pemberian lapangan kerja bagi warga terdampak, serta edukasi hukum guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tawaran solusi hukum integratif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korporasi dan keadilan sosial melalui pendekatan hukum agraria yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan kepastian hukum, pelibatan aktif masyarakat, serta perlindungan terhadap klaim historis atas tanah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif. Kata-Kata Kunci: Konflik Agraria; PTPN XIV; Hukum Agraria; HGU; HPL.