(untitled) (Legislatif, 2025)
Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam penanggulangan judi online menunjukkan lemahnya integritas dan sistem akuntabilitas aparatur negara. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang secara normatif berwenang memblokir situs perjudian, justru terlibat dalam praktik perlindungan terhadap situs ilegal dengan imbalan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut serta menunjukkan bahwa perbuatan pejabat publik dalam perkara ini memenuhi unsur delik suap jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang tidak tercermin dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah secara komprehensif ketentuan dalam Pasal 12 huruf a serta pendekatan konseptual untuk mengkaji kualifikasi penerimaan hadiah atau janji karena jabatan sebagai delik jabatan dalam hukum pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pejabat publik yang membiarkan sebagian situs judi daring tetap beroperasi dengan menerima keuntungan finansial memenuhi unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Simpulan penelitian menegaskan bahwa perbuatan pegawai Komdigi seharusnya tidak dipandang sebagai pelanggaran teknis dalam UU ITE, melainkan memiliki karakteristik tindak pidana korupsi karena mencerminkan penyalahgunaan kewenangan berbasis jabatan, yang menempatkannya dalam rezim hukum pidana korupsi sebagai dasar pertanggungjawaban pejabat publik.