(untitled) (Legislatif, 2026)
Kajian ini menganalisis problematika hukum dalam pemilu legislatif di Indonesia dengan menyoroti tiga isu utama yang saling berkaitan, yakni krisis meritokrasi dalam rekrutmen politik, tingginya biaya politik, dan penerapan ambang batas elektoral. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi pemilu belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas fundamental pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan memberikan kesempatan setara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini mengevaluasi hubungan antara desain regulasi elektoral dan perilaku politik aktor. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen calon legislatif masih bertumpu pada loyalitas personal dan kapasitas finansial, sehingga bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan asas keadilan dalam hukum pemilu. Politik berbiaya tinggi turut mempersempit akses politik bagi kelompok non-elite, memperlemah integritas pemilu, dan menimbulkan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Sementara itu, ambang batas elektoral sebesar 4% yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian berimplikasi pada berkurangnya representasi politik dan munculnya ketegangan antara efisiensi sistem politik dan perlindungan hak politik warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut telah membentuk konfigurasi demokrasi yang bersifat prosedural tetapi kurang mencerminkan substansi demokrasi representatif. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi analisis hukum dan kebijakan pemilu untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia.