URGENSI PENGATURAN MENGENAI LARANGAN DISKRIMINASI USIA DALAM PROSES REKRUTMEN DI INDONESIA (Legislatif, 2024)
Diskriminasi usia dalam proses rekrutmen masih menjadi masalah signifikan di Indonesia, di mana banyak perusahaan yang menetapkan batasan usia bagi pencari kerja. Praktik ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 35 UU 13/2003 yang memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk menentukan persyaratan lowongan pekerjaan mereka, yang menyebabkan ketidakadilan dan membatasi peluang kerja bagi individu yang lebih tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode menganalisis peraturan diskriminasi usia di berbagai negara, serta analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 dan pendekatan konseptual untuk merancang kerangka hukum anti-diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan usia dalam rekrutmen merupakan bentuk diskriminasi, yang tidak memberikan keadilan hukum, kepastian, dan manfaat bagi pencari kerja. Kajian yuridis peraturan negara lain menunjukkan bahwa negara-negara seperti Filipina dan Jerman memiliki undang-undang yang secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan usia dalam pekerjaan. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak klaim bahwa Pasal 35 UU 13/2003 inkonstitusional, terdapat pendapat berbeda dari Hakim yang menyoroti subjektivitas dalam persyaratan berbasis usia. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi legislatif di Indonesia untuk menetapkan undang-undang anti-diskriminasi usia secara tegas, guna memastikan keadilan dan kesempatan yang setara dalam proses rekrutmen. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang objektif, berfokus pada kompetensi, pengalaman, dan keterampilan pencari kerja, tanpa terpengaruh oleh usia.
Keywords: Diskriminasi; Putusan Mahkamah Konstitusi; Rekrutmen; Usia