NOMOKRASI adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai jurnal akses terbuka, Nomokrasi hadir sebagai wadah bagi mahasiswa fakultas hukum di seluruh Indonesia untuk mempublikasikan gagasan akademiknya dalam bidang hukum dan konstitusi. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, dengan setiap artikel melewati proses review double-blind yang ketat. Keputusan akhir mengenai penerimaan artikel berada di tangan Dewan Redaksi, berdasarkan rekomendasi dari peer reviewer yang berkompeten di bidangnya. Sebelum mengirimkan naskah, pastikan Anda telah membaca dan mengikuti pedoman serta format penulisan yang telah kami sediakan. Naskah yang tidak memenuhi ketentuan akan dikembalikan sebelum memasuki tahap review lebih lanjut. Mari berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan konstitusi bersama Jurnal Nomokrasi! e-ISSN: XXXX-XXXX Lawan Bicara Kawan Berpikir
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi jurnal ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
INSTRUMENTALISASI BUZZER POLITIK DAN LEGITIMASI PEMBUNGKAMAN UNJUK RASA DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF KONSTITUSI
Kebebasan berpendapat dan hak unjuk rasa dijamin UUD 1945 serta ICCPR. Namun, instrumentalisasi buzzer politik terkoordinasi terafiliasi negara dan represi sistematis unjuk rasa sah menimbulkan krisis struktural deliberasi demokratis. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menganalisis kerangka konstitusional dan konstitusionalitas buzzer politik sebagai sensor lunak. Penelitian menemukan bahwa jaringan inautentik yang ditoleransi negara menghasilkan chilling effect sistemis atas ekspresi yang dilindungi konstitusi, sehingga jelas merupakan pelanggaran tidak langsung atas kewajiban tripartit negara, menghormati, melindungi, memenuhi, dalam hukum HAM. Kombinasi kriminalisasi UU ITE dan serangan digital terkoordinasi menciptakan mekanisme pembungkaman berlapis yang tidak selaras dengan demokrasi substantif dalam UUD 1945. Artikel ini mengajukan rekonstruksi tiga dimensi: regulasi eksplisit perilaku politik inautentik, penguatan mandat investigatif Komnas HAM, dan harmonisasi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan praktik penegakan hukum.
ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTARA DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY DAN STRICT LIABILITY
Politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan ancaman struktural terhadap integritas demokrasi elektoral. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menandai preseden bersejarah dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Bupati Barito Utara Tahun 2024 karena terbukti melakukan praktik vote-buying yang terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi doktrin vicarious liability dan strict liability dalam pembuktian MK secara distingtif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vicarious liability beroperasi pada dimensi atribusi pertanggungjawaban dari tim kampanye kepada pasangan calon berdasarkan hubungan struktural, sementara strict liability beroperasi pada dimensi pembuktian yang tidak mensyaratkan mens rea secara langsung. Kebaruan penelitian terletak pada analisis konstruksi masing-masing doktrin secara distingtif dalam konteks peradilan konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi pembuktian yang demikian memperkaya hukum kepemiluan sekaligus memerlukan eksplisitasi dalam ratio decidendi oleh MK.
DISKURSUS KEADILAN DALAM SKEMA DANA PENSIUN PEJABAT NEGARA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025: ANTARA HAK KONSTITUSIONAL DAN PRINSIP EFISIENSI APBN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXIII/2025 dinyatakan tidak dapat diterima karena kehilangan objek, setelah didahului oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat. Kedua putusan membentuk satu kesatuan analitis yang mengungkap perbedaan antara doktrin amtswürde yang diajukan Pemerintah untuk membenarkan pensiun seumur hidup anggota DPR dengan prinsip keadilan distributif dan efisiensi APBN. Penelitian normatif ini, menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah Amtswürde tidak dapat dijadikan dasar pensiun seumur hidup tanpa syarat masa kerja dalam desain kelembagaan pasca-amandemen UUD NRI 1945; beban APBN Rp226 miliar per tahun gagal memenuhi uji proporsionalitas.
Dekonstruksi Hak Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR: Analisis Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 Perspektif Keadilan Rawls
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 terhadap skema pensiun seumur hidup anggota DPR dalam kerangka filsafat hukum John Rawls. Masalah utama yang dikaji adalah anomali regulasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang menciptakan ketimpangan distribusi kesejahteraan antara pejabat negara dengan masyarakat umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah ratio decidendi Mahkamah melalui teori Justice as Fairness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan dekonstruksi hukum terhadap UU 12/1980 yang dinilai sebagai produk hukum "fosil" karena tidak lagi relevan dengan struktur ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 dan melanggar prinsip kepastian hukum. Melalui lensa John Rawls, putusan ini merupakan manifestasi dari Difference Principle dan Veil of Ignorance, di mana Mahkamah bertindak sebagai institusi penyeimbang untuk menghapus privilese elitis yang membebani fiskal negara. Penelitian menyimpulkan bahwa judicial activism yang dilakukan Mahkamah bertujuan untuk memaksa rekonstruksi regulasi hak administratif pejabat negara yang lebih proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip keadilan distributif demi kemaslahatan kelompok yang paling tidak beruntung (the least advantaged).
KONFIGURASI KEWENANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG: STUDI KOMPARATIF ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
Pengujian konstitusionalitas undang-undang merupakan instrumen fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern, namun konfigurasi kewenangannya berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konfigurasi kewenangan pengujian konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia menganut model terpusat dengan kewenangan eksklusif, putusan final, dan akses langsung, sementara Malaysia menganut model tersebar dengan sistem berjenjang dan mekanisme penyaringan. Tantangan yang dihadapi bersifat simetris namun berlawanan: Indonesia menghadapi judicial overreach, sementara Malaysia menghadapi ouster clause. Penelitian ini menyimpulkan diperlukan penguatan self-restraint di Indonesia dan penolakan ouster clause di Malaysia.
AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK
Profesi hakim memegang peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan di bawah Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Selain keahlian hukum, profesi ini menuntut integritas moral yang tinggi, mencakup kejujuran, keberanian, dan kemandirian. Kemandirian lembaga peradilan harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk mewujudkan hakim yang bermartabat. Studi ini bertujuan mengkaji urgensi penguatan integritas dan akuntabilitas hakim melalui pendekatan studi literatur hukum. Penelitian menemukan bahwa persepsi keadilan kerap dipengaruhi posisi sosial, meskipun asas equality before the law dijamin dalam Pasal 28D(1) UUD 1945. Kebaruan studi ini terletak pada gagasan harmonisasi keadilan dalam tiga dimensi hukum, moralitas, dan keadilan sosial serta penegasan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dibanding isu HAM atau aspek legalistik semata. Simpulan menunjukkan bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun peradilan yang adil, bermartabat, dan efektif melindungi hak warga negara. Kata Kunci : Akuntabilitas, Integritas Hakim, Kekuasaan Kehakiman
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024 : REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA
Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 mengubah tafsir keserentakan Pemilu yang selama ini dipahami sebagai penyelenggaraan seluruh pemilihan dalam satu waktu, menjadi model klasterisasi antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum putusan tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan jadwal Pemilu berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada tahun 2029, serta berimplikasi pada ketidaksesuaian periodisasi lima tahunan dalam UUD 1945. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konseptual terhadap transisi sistem Pemilu serentak menuju model klasterisasi dalam perspektif living constitution. Kesimpulannya, diperlukan rekonstruksi hukum Pemilu agar pelaksanaan putusan MK tetap selaras dengan asas kedaulatan rakyat, kesinambungan pemerintahan, dan stabilitas demokrasi konstitusional.
ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KOTA MAKASSAR
Pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi tantangan besar, khususnya di TPA Tamangapa yang telah mengalami overcapacity sejak 2019 dan masih menggunakan sistem open dumping, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Masalah ini diperburuk dengan minimnya alokasi anggaran dan kurangnya pengelolaan yang efektif, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran sampah di Kota Makassar dengan pendekatan konstitusional, serta mengevaluasi partisipasi publik dalam perencanaan dan alokasi anggaran untuk kebijakan pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada instrumen hukum yang mendukung pengelolaan sampah, implementasinya masih terbatas, dengan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar masih minim dan belum optimal.
KONSTITUSI,KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN DILEMA APARAT DALAM MENGHADAPI AKSI DEMONSTRASI
Ketegangan inheren antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum merupakan tantangan utama di negara demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur demonstrasi di Indonesia serta faktor-faktor sistemik yang berkontribusi pada dilema yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, analisis ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan (das sein vs. das sollen) antara kerangka hukum yang canggih dan protektif terhadap hak (UUD 1945, UU No. 9/1998, Perkap No. 7/2012) dengan implementasinya di lapangan yang sering kali diwarnai oleh tindakan represif yang mengabaikan asas proporsionalitas dan nesesitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan doktrin keseimbangan kepentingan dan proporsionalitas sebagai lensa analisis utama untuk mendekonstruksi "dilema" aparat, dengan membingkainya kembali sebagai kegagalan penerapan hukum alih-alih sebuah paradoks yang tak terpecahkan. Kesimpulannya, dilema aparat diperparah oleh isu sistemik, termasuk budaya impunitas dan akuntabilitas yang lemah, yang secara kolektif melanggengkan siklus kekerasan dalam aksi demonstrasi.
Perselisihan Pilkada LEGALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH: SUATU KAJIAN KONSTITUSIONALITAS DAN PEMBATASAN KONSTITUSIONALISME
Pada awalnya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah menjadi domain Mahkamah Agung, kewenangan ini berpindah, hingga Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang mengukuhkan kewenangan permanen terhadap MK. Jurisprudensi tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Secara yuridis, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Terdapat inkonsistensi interpretasi konstitusi, melampaui konstruksi UUD NRI 1945 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (recht vacuum) dan cenderung abuse of power. Karena itu MK wajib menerapkan interpretasi konstitusional yang konsisten terhadap UUD NRI 1945 untuk menjaga kepastian hukum. Serta menerapkan kerangka paham konstitusionalisme terbatas, dengan mangacu tiga parameter utama yaitu keselarasan dengan konstruksi hukum, menjunjung prinsip konstitusi, dan perlindungan hak warga negara.
PROBLEMATIKA IMPUNITAS: STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA
Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penelitian ini menganalisis problematika tersebut melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan dengan Afrika Selatan. Hasil menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya kemauan politik, tidak sinkronnya kerja antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, budaya impunitas yang mengakar, serta hambatan pembuktian secara hukum. Akibatnya, kasus-kasus HAM berat di masa lalu tidak terselesaikan secara adil. Sebagai perbandingan, Afrika Selatan berhasil membangun model penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dapat menjadi rujukan dalam menciptakan keadilan transisional di Indonesia.
RESPON KETERTINGGALAN INDONESIA DALAM UNSUR BIRU: KAITAN BLUE CONSTITUTION DAN PENGAKUAN KEDAULATAN DALAM REKONSTRUKSI UUD 1945
Tantangan negara berkembang membuat sektor laut, udara, dan ruang angkasa selalu dinomorduakan. Kondisi ini terlihat dari pengaturan pada konstitusi Indonesia yang hanya memuat sebagian sangat kecil mengenai unsur biru. Padahal, kekayaan negara banyak ditemukan dan harus dikembangkan pada unsur ini. Analisis ini menjadi penting untuk melihat status quo Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Analisis yang ditemukan bahwa masih terdapat ketertinggalan seperti batas wilayah yang belum dikonkretkan, optimalisasi yang kurang, dan regulasi tumpang tindih. Berbanding dengan negara seperti Jepang, Singapura, dan Filipina yang berhasil membangun regulasi yang kuat mengenai laut. Sehingga memberikan kontribusi yang amat pesat. Penemuan mengenai kajian terkait blue constitution masih amat sulit ditemui di Indonesia. Sehingga kesimpulannya diperlukan perhatian melalui revisi pasal UUD 1945 terutama pasal 33 ayat (3) dan penguatan regulasi untuk mengoptimalkan unsur biru.
SENTRALISASI KEKUASAAN DI PARLEMEN: IMPLIKASI DOMINASI SUARA FRAKSI TERHADAP DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA
Penelitian ini mengkaji dominasi suara fraksi dalam pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi perwakilan. Praktik sentralisasi kekuasaan di tubuh parlemen melalui fraksi telah mereduksi peran individu anggota DPR sebagai wakil rakyat, karena suara politik mereka kerap ditentukan oleh kebijakan partai. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan internal DPR, peraturan perundang-undangan, serta praktik perbandingan dengan sistem legislatif di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme voting berbasis fraksi di Indonesia memperlemah fungsi representasi dan akuntabilitas individu anggota parlemen. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi peran fraksi, penerapan mekanisme conscience vote, dan peningkatan transparansi pemungutan suara sebagai langkah untuk memperkuat demokrasi representatif di Indonesia.
SKEMA POPULAR INITIATIVE MELALUI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN KOTAK KOSONG PILKADA DALAM MEWUJUDKAN ELECTORAL PANCASILA JUSTICE
Dinamika politik di Indonesia selalu menemukan banyak tantangan. Hal tersebut juga terjadi dalam ikhtiar negara menyelenggarakan pemilihan umum yang saat ini memiliki berbagai masalah salah satunya ditandai dengan munculnya kotak kosong. Munculnya fenomena tersebut menjadi pertanda penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Maka dari itu, diperlukan mekanisme yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui penelitian doktrinal yang didukung dengan studi kepustakaan, artikel ini akan menjabarkan fakta dan data terkait kemunculan kotak kosong serta mengulik solusi yang paling efektif. Melalui metode deskriptif-analitis, pembahasan dari artikel ini akan menjelaskan mengenai penerapan skema Popular Initiative yang didukung dengan studi komparasi dari negara lain untuk melihat potensi efektivitasnya apabila diterapkan di Indonesia guna mencapai keadilan restoratif Pancasila.
Membatasi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan presiden: Studi perbandingan negara Amerika Serikat
Penelitian ini membahas pembatasan kewenangan legislatif Presiden dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup perspektif konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, studi ini menyoroti peran penting Presiden dalam pembentukan hukum bersama DPR. Pembatasan diperlukan karena Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres). Sementara itu, model Amerika Serikat membatasi peran Presiden dalam legislasi dan memberikan kewenangan penuh kepada Congress. Indonesia dapat belajar dari sistem ini untuk memastikan pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan mencegah pengaruh eksekutif yang berlebihan dalam proses pembentukan hukum.
SMART COURT AND JUDICIARY: REFORMASI SISTEM KEAMANAN PERADILAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PELANGGARAN PROTOKOL PERSIDANGAN
Pengadilan di Indonesia menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan yang berintegritas, terutama terkait keamanan dan kepatuhan protokol persidangan. Pelanggaran protokol persidangan, seperti kekerasan terhadap hakim dan gangguan jalannya sidang, mengurangi kepercayaan publik dan legitimasi peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pentingnya penerapan reformasi sistem keamanan peradilan melalui website Smart Court sebagai solusi dalam meningkatkan keamanan dan tata kelola persidangan. Hasil menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih kurang membahas terkait platform pelaporan dan lemahnya pengawasan. Penelitian tersebut hanya menyorot minimnya edukasi masyarakat sebagai penyebab utama pelanggaran, padahal banyaknya insiden seperti pemukulan hakim dan kerusuhan sidang mencerminkan urgensi reformasi sistem keamanan persidangan. Penerapan Smart Court diharapkan mampu menciptakan pengadilan yang aman, tertib, dan berwibawa, mengimplementasikan PERMA Nomor 6 Tahun 2020, demi menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan.
TELAAH MENDALAM ATAS URGENSI ASIMILASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM TUBUH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION
Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara melalui prinsip negara hukum. Sehingga Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional yang termuat di dalam konstitusi. Penelitian ini ialah penelitian normative dengan dua pendekatan. Dari hasil penelitian ditemukan yakni, pertama, Penerapan Constitutional Complaint selaras dengan democratischerechtsstaat agar menjamin pemulihan hak konstitusional yang telah tertuang dalam konstitusi. Kedua, dilakukannya amandemen konstitusi dengan menambahkan kewenangan MK dalam pasal 24C UUD NRI 1945. Dan ketiga, membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terbaru yang khusus mengatur mengenai konsep beracara Constitutional Complaint. Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia. Serta memberikan legitimasi kewenangan MK sebagai the guardian of constitution.
RELEVANSI YURIDIS MANTAN NARAPIDANA DALAM KONTESTASI POLITIK: TELAAH KRITIS HAM DALAM PERSPEKTIF CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY
Permasalahan mengenai mantan narapidana dalam konteks politik di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak mantan kandidat yang berupaya berpartisipasi dalam politik. Namun stigma sosial dan peraturan hukum yang membatasi hak politik mereka sering kali menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji relevansi yuridis seorang mantan narapidana dalam sebuah kontestasi politik dengan suduk pandang constitutional government dan demokrasi dengan berlandaskan HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Artikel ini menjadi penting karena membawa sudut pandang baru. Hasil penelitian menunjukan hukum publik yang berlaku di Indonesia saat ini tidak menutup akses mantan narapidana berkontestasi politik dan yang berhak membatasi atau mencabut hak politik seseorang adalah kewenangan dari pengadilan. Untuk dapat meninjau penerapan pemenuhan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan penegakan sanksi atas pelanggaran, diperlukan justifikasi dari pengadilan dan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kebebasan HAM.
REFORMASI BIROKRASI: PERLINDUNGAN HAK PILIH APARATUR SIPIL NEGARA BERLANDASKAN PILAR NETRALITAS
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu merupakan isu krusial yang terus menjadi sorotan, mengingat ASN berperan vital dalam menjaga birokrasi yang bebas dari kepentingan politik. Meski ASN memiliki hak pilih sebagai warga negara, pembatasan pada netralitas mereka sering kali berujung pada ketidakadilan dan politisasi, terutama ketika kepentingan politik masuk ke dalam birokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi ASN rentan dipolitisasi, terutama ketika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dipegang oleh kepala daerah yang berafiliasi politik. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan merekomendasikan revisi Undang-Undang ASN, di mana kewenangan PPK seharusnya dialihkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian diperlukan adanya sinergitas antara BKN dan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN serta optimalisasi forum pelaporan untuk ASN yang terintimidasi dalam menggunakan hak pilih.
PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI PADA LINGKUP PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA
Implementasi supremasi konstutusi di Indonesia masih menghadapi tangangan, terlihat dari polemik antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial. Sehingga diperlukan analisis terkait penegakan supremasi konstitusi telah sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesai dengan pembahasan akan berfokus pada pengangkatan supremasi konstitusi pada konteks rule of law dan constitunional democracy. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kekeliruan pada penafsiran antara supremasi konstitusi dengan siupremasi parlemen, hal ini karena adanya keterlibatan pada kepentingan kelompok tertentu. Supremasi konstitusi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sehingga diperlukan keseralarasan antar lembaga dan konsistensi untuk menjunjung tinggi konstitusi.
ANALISIS KOMPARATIF RANCANGAN LPPDP INDONESIA DENGAN OTORITAS PELINDUNGAN DATA SINGAPURA DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DATA PRIBADI
Penelitian ini bertujuan untuk merancang model Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) yang ideal bagi Indonesia, dengan merujuk pada praktik terbaik lembaga perlindungan data di negara lain, khususnya Singapura. Meningkatnya aktivitas digital dan serangan siber, telah menyoroti urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, absennya LPPDP sebagai lembaga pengawas yang independen menjadi kendala dalam penegakan hukum dan pengawasan perlindungan data. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini membandingkan rancangan LPPDP dengan Personal Data Protection Commission (PDPC) dan Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) di Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPDP perlu dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan yang kuat dalam penegakan hukum dan pengawasan menyeluruh. Model PDPC dan SNDGG dapat menjadi acuan dalam membentuk lembaga yang efektif di Indonesia. Dengan demikian, pembentukan LPPDP diharapkan dapat meningkatkan pelindungan data pribadi, memberikan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola data di Indonesia.
URGENSI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PILKADA DEMI MEWUJUDKAN MASA DEPAN CERAH UNTUK DAERAH
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan demokratis, oleh karena itu peran masyarakat sebagai penunjang utama diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan proses pemilu. Penelitian ini menggunakan data primer, data Primer riset ini diperoleh melalui riset secara langsung dengan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Observasi lapangan dilakukan di Lingkungan Lembae Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru untuk mengidentifikasi situasi-situasi sosial. Dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur, jurnal-jurnal riset; dan undang-undang dan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan literatur, kemudian dikaji secara mendalam guna memperdalam kajian teoritis dan melengkapi data-data dalam riset. Penelitian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah, kriteria kandidat, dan dampak partisipasi aktif masyarakat. Hasilnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah mengikuti penyuluhan. pemahaman yang lebih luas pada masyarakat.
URGENSI REFORMASI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP UNTUK MEMPERKUAT REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA
Adanya indikasi keberpihakan presiden terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024 menjadi isu hangat di masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, menarik minat pasangan calon untuk menjadikannya sebagai sarana dalam menaikkan elektabilitas. hal ini ini berujung pada pertanyaan apakah Tindakan presiden dalam mendukung salah satu paslon termasuk ke dalam penyalahgunaan kekuasaan atau penyalagunaan wewenang?. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa presiden terlihat jelas menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon. dan perbuatan tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab dari masalah tersebut adalah diperbolehkannya Menteri untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya Ketika mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Oleh karena itu, demi menciptakan etika ketatanegaraan yang baik, maka menteri yang mengajukan diri sebagai seorang presiden sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya meskipun undang-undang tidak mengharuskan hal tersebut.
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN UMUM: PERBEDAAN KONSEP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
Penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan dua konsep yang berbeda yang kerap kali disamakan maknanya. Dan penyalahgunaan kekuasaan rentan dilakukan oleh petahana untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam perbedaan konsep antara penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta korelasinya dengan keluarga petahana yang mencalonkan dalam pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah letak kecondongan dari kedua konsep tersebut, penyalahgunaan kewenangan lebih condong bagaimana suatu kewenangan digunakan berbeda dengan tujuan aslinya, sementara penyalahgunaan kekuasaan lebih condong mengarah kepada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan konsep penyalahgunaan kekuasaan ini yang kemudian rentan dilakukan oleh petahana salah satunya dengan memasifkan penyebaran bantuan sosial menjelang pemilu untuk memenangkan pasangan calon yang dipilihnya. Dengan demikian, dibutuhkan edukasi kepada para pemilih untuk bijak memilih paslon yang didukungnya.
SOFT TRIAS POLITICA: MENGUJI RELEVANSI DAMPAK ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN DI INDONESIA
Konsep pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia adalah metode strukturisasi lembaga oleh Montesquieu (1748). Permasalahan sistem kekuasaan negara Indonesia adalah tidak adanya standarisasi atas konsep pemisahan secara mutlak. UUD 1945 tidak hanya memberikan pemisahan atas kekuasaan, tetapi juga mengimplementasikan penggabungan kekuasaan. Hal ini yang kemudian memicu konsep Soft Trias Politica yang dianut oleh Indonesia. Dikarenakan terdapat kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling dicampuradukan guna mencapai Check and Balances pemerintahan negara. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk memberikan pemahaman atas esensi dari konsep Soft Trias Politica negara Indonesia dalam konteks ketatanegaraan. Karya tulis ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparasi ketatanegaraan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki pengaruh yang cukup berarti antara satu sama lain. Meskipun demikian, Soft Trias Politica dapat dikatakan sebagai bentuk pemisahan kekuasaan yang efektif, walaupun di sisi lain penuh dengan intervensi politik.
REKONSTRUKSI OBJECTUM LITIS DAN SUBJECTUM LITIS DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dari 27 kasus yang dimohonkan kepada MK, 6 diantaranya ditarik kembali oleh pemohon, 3 ditolak, 16 tidak diterima, 1 Mahkamah menyatakan tidak berwenang, dan hanya 1 permohonan yang dikabulkan. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh legal standing para pihak yang harus dipenuhi dengan objectum litis dan subjectum litis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu 1) Aspek yang menjadikan objectum litis dan subjectum litis SKLN harus dilakukan penafsiran yang lebih luas yaitu pertama, inkonsistensi putusan tentunya akan bermuara kepada tidak adanya kepastian hukum dan terciderainya asas equality before the law. Kedua, hendaknya dipahami bahwa kesamaan didalam hukum, bukan hanya pemberian hak-hak yang sama dalam konstitusi, melainkan juga jaminan proses masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusional. Ketiga, selain peranan sebagai the guardian of constitution, MK juga mempunyai peranan sebagai the protector of the citizen's constitutional rights. 2) Model ideal dalam penyelesaian SKLN yaitu, mengenai objectum litis, harus dimaknai sebagai kewenangan konstitusional yang diperoleh dari sumber kewenangan atribusi. Adapun mengenai ruang lingkup subjectum litis dapat dibuka ruang bagi lembaga negara penunjang yang dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya dikategorikan bersifat publik.
MENYOAL TINDAK LANJUT KPU TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCAPUTUSAN MA
Keterwakilan aspirasi perempuan dapat dicapai dengan hadirnya tokoh perempuan di parlemen. Namun realitanya, di Indonesia terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada pemberdayaan politik yang mencapai level 16,4%. Kondisi demikian memerlukan hukum sebagai jaminan yuridis untuk menjadi alat rekayasa sosial agar angka partisipasi politik perempuan dapat meningkat. Namun dengan adanya norma yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah” menimbulkan kekhawatiran publik terhadap akan semakin meningkatnya kesenjangan perempuan. Sehingga norma ini pada berikutnya diajukan ke Mahkamah Agung dan telah dinyatakan bertentangan dengan UU Pemilu. Tindak lanjut dari KPU terhadap putusan tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat dinas ke partai politik. Surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU ini yang kemudian diperlukan kajian yang komprehensif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui dua pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwasanya surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU terhadap partai politik tidak memiliki daya hukum yang mengikat, karena surat dinas tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Sehingga merevisi PKPU adalah solusi ideal dalam menyikapi putusan MA. Dan dengan merevisi PKPU, mekanisme pembulatan ke atas pada penghitungan 30% keterwakilan perempuan juga akan memenuhi teori kebenaran hukum.
UJI PROPORSIONALITAS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM MEGUKUR KETEPATAN PENERAPANNYA
Presidential Threshold merupakan besaran suara yang harus diperoleh suatu partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dari partai politiknya. Penelitian tentang Presidential Threshold sejatinya sudah banyak dibahas diberbagai literatur. Namun dalam penerapannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan dalam tataran ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga isu terkait Presidential Threshold tetap relevan untuk dikaji. Banyaknya jumlah permohonan judicial review yang masuk di mahkamah konstitusi, mengindikasikan banyak warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh persyaratan ini, dan sisi lain juga membuktikan telah terjadi gap antara pembuat undang-undang dengan masyarakat. Meskipun tujuan dari penerapan Presidential Threshold adalah untuk memperkuat sistem presidensil dan memberikan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi penerapannya tetap harus dilandasi dengan alasan rasional dan proporsional. Adanya hak yang dibatasi, tentunya diperlukan pengujian terhadap proporsionalitasnya. Dengan menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan teori, penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketepatan penerapan Presidential Threshold dari aspek proporsionalitasnya. Dari hasil analisis, setelah menghubungkan antara tujuan dengan cara, lalu kemudian hasil akhir yang dicapai, menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold tidak memenuhi aspek proporsionalitas sehingga terhadap penerapannya perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan hasil yang kami temukan, diharapkan membawa perspektif baru terhadap penerapan Presidential Threshold. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, dengan penerapan Presidential Threshold yang tidak memenuhi proporsionalitas, maka dibutuhkan suatu rekonstruksi ulang terhadap penerapannya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh pemberlakuan Presidential Threshold.
EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009, telah menegaskan keabsahan sistem noken dalam pelaksanaan pemilihan umum di beberapa daerah Papua, karena dianggap sudah sejalan dengan perkembangan masyarakat. Memasuki pemilu 2024, banyaknya data yang menunjukkan perselisihan maupun kecurangan-kecurangan terhadap penggunaan sistem noken membuat relevansi, konstitusionalitas, maupun nilai-nilai dari sistem noken kembali diperdebatkan. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Melalui tulisan ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman baru terkait penggunaan sistem noken selama ini dan apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya ke depan. Berdasarkan hasil analisis, secara konstitusional sistem noken bertentangan dengan pasal 22E karena tidak menganut asas rahasia, namun melihat dari sisi kemanfaatannya, penggunaan sistem noken tetap layak dipertahankan. Sementara dari perspektif demokrasi, penggunaan sistem noken merupakan cara yang telah disepakati secara kolektif sehingga mengakomodir nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Pun terjadinya perselisihan maupun kecurangan pada penggunaan sistem noken terjadi karena kurang ketatnya pengawasan diakibatkan tata kelola administrasi yang buruk. Dengan demikian, perlu dilakukannya pemetaan sistem noken berdasarkan distrik yang ada di Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang akan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua serta melakukan evaluasi tata kelola administrasi yang rigid. Dan untuk memberikan kedudukan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan sistem noken, dibutuhkan keselarasan ketentuan mengenai sistem khusus pemilu dengan dibunyikan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEREDAM FENOMENA PERSONALISASI PARTAI POLITIK
Personalisasi partai politik telah menjadi fenomena yang meresap dalam kehidupan mayoritas partai politik di Indonesia. Akar permasalahan fenomena ini terletak pada tidak diaturnya masa jabatan ketua umum partai politik sehingga memunculkan individu-individu yang dinaggap lebih besar daripada partai. Akan tetapi di satu sisi, partai politik tidak bisa menghindari ketergantungan pada tokoh-tokoh kunci yang menjadi wajah eksistensinya. Tanpa kehadiran tokoh tersebut, elektabilitas partai politik cenderung terkikis. Namun, permasalahan ini membawa dampak serius pada fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi yang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam konteks ini, tulisan ini berupaya untuk memberikan pandangan baru dalam menangani fenomena personalisasi partai politik dan menekankan pentingnya pengaturan masa jabatan ketua umum partai. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan teori dan konseptual, dengan berlandaskan pada data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan ketua umum partai adalah kunci untuk mengatasi fenomena personalisasi, masa jabatan yang terbatas dapat membawa dampak positif pada kehidupan partai politik di Indonesia. Namun, dalam mengatur masa jabatan ketua umum, perlu diberikan kelonggaran dengan konsep "No Immediate Re-election." Konsep ini memungkinkan individu untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum partai setelah penggantinya telah menjabat satu periode. Dengan demikian, melalui konsep ini individu tetap diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus memberikan batasan agar fenomena personalisasi dapat teratasi.