ANALISIS PERAN DAN FUNGSI HUMAS PEMERINTAH DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI PADA SEKERTARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Authors

  • Muhammad Eka Fahri <p align="center">Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Imu politik</p>Universitas Hasanuddin Makassar.
  • Andi Alimuddin Unde <p align="center">Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Imu politik</p>Universitas Hasanuddin Makassar.

Keywords:

Peran, Fungsi, Hubungan Masyarakat, Implementasi, Tantangan

Abstract

 

ABSTRACT

 

The objective of this research is to know the Public Relations role and function also Threats in implementation of role and function in global information era at legislative house central Sulawesi province. There are five informants that interviewed. Data analyzied using Miles and Hubberman Model Data Analysis. The result of this research showed that Government public relations in DPRD roles as Communication Technician and Fasilitator. Government public relations in DPRD functioning as Documentation and Information. There are two variables that become threat in implementation of roles and functions that is Internal and External. Internal factors consist of four that is Less Budget, Less human resources, uneven work distribution and Less participation from Leader and Member of Legislative House. PR needs education, training and technical guidance in Public Relations in order to prepare PR staf facing threat regarding the implementation of his role and function.

  

Keywords:  Role, Functions, Public Relations, Implemenattion and Threat

 

 

ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Humas serta Tantangan dalam Implementasi Peran dan Fungsi tersebut di Era Keterbukaan Informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan dilaksanakan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah. Informan yang diwawancarai berjumlah lima orang. Data dianalisis menggunakan Model Analisis Data Miles dan Hubberman. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Humas Pemerintah pada Sekertariat DPRD provinsi Sulawesi Tengah Pemerintah berperan sebagai Teknisi Komunikasi dan Fasilitator Komunikasi. Humas Pemerintah Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan fungsi dokumentasi dan fungsi informasi. Variabel yang menjadi tantangan dalam implementasi peran dan fungsi ada dua yaitu Variabel Internal dan Variabel Eksternal. Variabel Internal ada empat yaitu Minimnya anggaran, Kurang tersedianya Sumber daya manusia, Pembagian tugas yang belum merata serta Partisipasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang masih minim. Guna menunjang Peran dan Fungsi yang baik dibutuhkan Pelatihan dan Bimbingan Teknis di bidang kehumasan agar pegawai humas siap menghadapi tantangan dalam implementasi peran dan fungsi humas.

 

Kata kunci : Peran, Fungsi, Hubungan Masyarakat, Implementasi,  Tantangan

References

Aqli, Z. 2013. Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam Mensosialisasikan Bahaya Banjir Di Kota Samarinda. Diunduh pada 15 Desember 2017. Available from: http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/Jurnal%200902055153%20(11-29-13-02-41-26).pdf

Aras, M. 2014. Kegiatan Government Public Relation Dalam Membangun Komunikasi Dengan Dunia Pers: Studi Kasus Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Diunduh pada 15 Desember 2017. Available from: http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol%205%20no%202%20Oktober%202014/52_MCM_Muhammad%20Aras.pdf

Auerbach, C. F. & Silverstein, L. B. 2003. Qualitative Data An Introducing to Coding and Analysis. Edisi Pertama. New York: New York University Press.

Bakrie., Unde, A. A., Bahfiarti, T. 2015. Media Centre Sebagai Pusat Pelayanan Informasi Publik Dalam Penyebarluasan Aktivitas Pemerintahan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Pinrang. Jurnal Komunikasi KAREBA Vol:4 No.2 April-Juni 2015. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Biddle, B. J. 1986. Development of Role Theory. Diunduh 14 Desember 2017. Available from: http://www2.ece.ohio-state.edu/~passino/RoleTheory-Biddle-1986.pdf

Cangara, H. 2016. Pengantar Ilmu Komunikasi. Edisi Keenambelas.  Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Cutlip, S. M., Center, A. H Dan Broom, G. M. 2006. Effective Public Relations. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset.

Darwis, et, al. 2007. Apa, Siapa, dan Kiprah Wakil Rakyat di Kancah Politik Sulawesi Tengah Hasil Pemilu 2004-2009. Tiara Wacana: Jogjakarta.

Daymon, C Dan Holloway, I. 2002. Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communication. Edisi Pertama. New York: Routledge.

Gathmyr, R dan Hidayatsyah, A. 2012. Communicating Political Messages via Twitter : A Study on the Governatorial Election of Jakarta in 2012. Presented at The National Institute of Adminsitration Development (NIDA). Bangkok. Thailand.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Penerapan e-Government.

Juariyah. 2016. Tantangan Humas Pemerintah (Government Public Relations) menghadapi Web 2.0. Dalam: Cahyono HB et al. e-Proceeding International Seminar on Good Governance in The Policy Implementation Process and Public Communication. 2016 Mar 30; Jember, Jawa Tengah. Indonesia. p. 60

Kriyantono, R. 2014. Teknik Praktik Riset Komunikasi. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Kriyantono, R. 2014. Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Lewis, P. V. 1980. Organizational Communication. Edisi Kedua. Ohio: Grid Publishing. INC

Littlejohn, S. W. Dan Foss, K. A. 2012. Teori Komunikasi. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT. Salemba Humanika.

Mulyana, D. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Edisi Ketigabelas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nadjamuddin, L, et. al. 2011. Sulawesi Tengah: Dinamika Parlemen dan Biografi Anggota DPRD Periode 2009-2014. Intigrafika Sukses Mulia: Surabaya.

Nilam Sari, B. W. 2012. Humas Pemerintah. Edisi Pertama. Jogjakarta: Graha Ilmu.

Oliver, S. 2001. Strategi Public Relations. Edisi Pertama. Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama

Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Pendaya gunaan Aparatur Sipil Negara tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Evaluasi Perangkat Daerah Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 6 Tahun 2014 tentang Pranata Humas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan pada Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 31 Tahun 2011 tentang Infrastruktur Penunjang Tugas Humas Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Humas Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ruslan, R. 2007. Etika Kehumasan, Konsep & Aplikasi. Edisi Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Smith, R. D. 2005. Strategic Planning for Public Relations. Edisi Pertama.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

Tench, R. Dan Yeomans, L. 2006. Exploring Public Relations. Edisi Pertama. Essex: Pearson Education Limited.

Tim Penyusun Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 2013. Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah. Cetakan Kedua. Makassar.

Tim Penyusun Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 2014. Memori DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2009-2014. Palu.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Unde, A. A. 2014. Televisi & Masyarakat Pluralistik. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Weddington, S. 2016. Exellence Theory in an Era of Digital Communication. Diunduh pada 15 Desember 2017. Available from: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://wadds.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/chartered-practitioner-paper-FINAL.pdf

West, R. Dan Turner, L. H. 2008. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Salemba Humanika.

Widiastuty, W dan Kelana, AA, 2015. Profil Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Wood, J. T. 2011. Communication Mossaics. Edisi Ketiga. Boston: Cengage Learning.

 

Situs Berita Online dan Internet

http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta. (Diakses Pada 17 Februari 2018)

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:26N46U8wrfwJ:https://radarsultengonline.com/2018/07/04/alimudin-tim-advance-cawagub-sulteng-tetap-bekerja/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id (Diakses Pada 5 Juli 2018)

www.bappeda.sultengprov.go.id (Diakses pada 11 Juli 2018)

www.Sulteng.Go.Id (Diakses pada 11 Juli 2018)

www.drpdsulteng.com (Diakses pada 12 Juli 2018)

https://www.sultengnews.com/dprd-sulteng-bentuk-pansus-selidiki-kerusuhan-eksekusi-lahan-di-tanjung-sari-luwuk/ (Diakses pada 13 Juli 2018)

https://sulteng.antaranews.com/berita/39791/proses-pemilihan-wagub-sulteng-terancam-dead-lock (Diakses pada 13 Juli 2018)

https://paluekspres.fajar.co.id/pemilihan-cawagub-sulteng-kembali-dari-awal-lagi/ (Diakses pada 13 Juli 2018)

https://paluekspres.fajar.co.id/mendagri-larang-dprd-voting-wagub/ (Diakses pada 13 Juli 2018)

https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/dongi-dongi-di-tengah-ketiadaan-tanah-dan-perkara-tambang. (Diakses pada 13 Juli 2018)

 https://paluekspres.fajar.co.id/sejak-1977-begini-perjalanan-hukum-sengketa-lahan-pemukiman-warga-tanjung-sari/ (Diakses pada 13 Juli 2018)

Downloads

Published

2019-06-29

Issue

Section

Articles