Badan Usaha Milik Negara dan Politik pada Era Reformasi: Refleksi Ekonomi-Politik

Abstract

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan sokoguru kekuatan ekonomi nasional. Namun pada era reformasi pasca Presiden BJ Habibie, harus diakui bahwa BUMN-BUMN yang ada, termasuk Bank Mandiri, Pertamina, Indosat, Telkom dan seterusnya, telah menjadi jarahan atau rebutan kekuatan-kekuatan politik (partai politik).   Di era reformasi, persaingan politik itu menemukan “reinkarnasinya” di lahan subur yakni  BUMN dan birokrasi dengn tujuan merebut sumber daya ekonomi-politik milik public yang masih tersedia. Akibatnya, hampir seluruh BUMN terus menjadi sorotan publik akibat mengalami politisasi diam-diam (rahasia) oleh partai-partai yang berkuasa dalam pemerintahan sejak era Gus Dur-Megawati maupun koalisi Mega-Hamzah hingga era SBY-Boediono dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mestinya BUMN dikelola secara profesional, dan dijauhkan dari politisasi, namun realitas politik berbicara lain. BUMN terus menjadi ‘’lahan jarahan’’ partai-partai politik yang menempatkan orang-orangnya di badan usaha milik rakyat tersebut.