PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT Studi Kasus Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar

Abstract

Perubahan paradigma pemerintahan dari government ke governance memerlukan redefinisi peran negara dan
masyarakat dalam pembangunan terutama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pendekatan partisipatoris yang mempertemukan gagasan
mikro yang kontekstual dan bersifat bottom up dengan gagasan makro yang bersifat top down. Posisi
Kelembagaan Lokal seperti LPM sangat strategis dalam membangun pendekatan itu yang mempertemukan
gagasan yag bersifat button up dan top down. Hanya disadari bahwa peran LPM yang strategis dalam
menumbuhkan partsisipasi masyarakat masih terbatas jangkauannya, dan hanya menyangkut fasilitasi aspek
perbaikan fisik lingkungan. Dengan peran seperti itu, menjadikan institusi LPM kurang berkembang dan tidak
mendapatkan respon yang posistif dari pihak masyarakat. Hambatan institusional, dimana LPM bukan lembaga
yang diprakarsai pembentukannya oleh masyarakat seringkali menjadi hambatan internal, sehingga
eksistensinya lebih pada perpanjangan tangan pemerintah, dan bukan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan
masyarakat, sebagaimana lembaga masyarakat lainnya (civil society) yang mengedepankan
participatory.
Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, pendekatan partcipatory, keberdayaan.