Kajian tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah
DOI:
https://doi.org/10.31947/jgov.v1i1.1119Keywords:
pemerintahan desa, otonomi daerah, demokrasiAbstract
Otonomi daerah sesudah lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998 yang seiring dengan berhembusnya angin reformasi, diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini otonomi daerah ditempatkan secara utuh di Kabupaten/ Kota atas dasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dan pada daerah otonom provinsi diselenggarakan atas dasar otonomi terbatas. Saat ini acuan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU No.22 tahun 1999. epanjang sejarah penyeleng-garaan pemerintahan di Indonesia, otonomi daerah selalu menjadi masalah sentral yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Ada era yang ditandai dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan ada era lain yang mencatumkan pemberian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, namun dengan kecenderungan yang lebih mengarah pada pergeseran kuat menuju pengutamaan dekonsentrasi.Downloads
References
Amien, A.M. 2005. Kemandirian Lokal Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Ahmad, R.G., dkk. 2003. Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif. Jentera Jurnal Hukum, Jakarta.
Capra, F. 1981. Titik Balik Peradaban,Sains,Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
Chandra, E., dkk. 2003. Membangun Forum Warga, Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil. Yayasan AKATIGA, Bandung.
Diamar, S., dkk. 2004. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. CV. Cipruy, Jakarta.
Dwipayana, A.A.G.N.A., dan Eko, S. (Ed), 2003. Membangun Good Governance di Desa. IRE Press, Yogyakarta.
Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. K. 2002. Pemerintahan Daerah di Indonesia.Sinar Grafika, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. LAN Percetakan Negara, Jakarta.
Lembaga Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2001. Tata Pemerintahan Yang Baik Dari Kita Untuk Kita. Sekretariat Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
Osborne, D. dan Plastrik, P. 2001. Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Penerbit PPM dan C.V. Teruna Grafika, Jakarta.
Osborne, D.dan Gaebler, T.1995. Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government): Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Seri Umum No.17, Lembaga PPM dan Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. 2003. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desa Dilengkapi Dengan Beberapa Pedoman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Biro Bina Dekonsentrasi Bagian Bina Pemerintahan Desa Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
__________. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Diperbanyak oleh Biro Bina Dekonsentrasi Bagian Bina Pemerintahan Desa Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
__________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diperbanyak oleh Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Sul-Sel, Makassar.
Pusat Studi Kebijakan Manajemen Pembangunan, 2002. Participatory Local Social Development Planning.Modul Pelatihan I - V, Proyek Kerjasama PMD-JICA, PSKMP UNHAS, Makassar.
Rasyid, M.R. 1997. Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan.PT.Yarsif Watampone, Jakarta.
Rondinelli.1981. Government Decentralisation in Comparative Perspektif: Theory and Practice in Developing Countries. In International Review of Administrative Science. Vol. 47 No.2.
Santoso, P., dkk. 2002. Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa.Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
Sayogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa.Prisma, V.No.I.LP3ES, Jakarta.
Sedarmayanti. 2003. Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan.CV. Mandar Maju, Bandung.
Slamet, Y. 1989. Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial. Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Soeparmo, R.1977. Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya. PT. Intermasa, Jakarta.
Syafiie, I. K. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung.
Tikson, D.T. 2001. Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
__________. 2001. Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Perkotaan. Modul Pelatihan Manajemen Perkotaan Kerjasama URDI, PPIS Sul-Sel dan PPS UNHAS, Makassar.
Tjokroamidjojo, B. 2000. Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). UI. Press, Jakarta.
Tjokrowinoto, M. et al. 2001. Birokrasi Dalam Polemik. Arif (Ed), Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta.
__________. 1990. Birokrasi Pembangunan Masyarakat. Makalah pada seminar Nasional HIPIIS, Yogyakarta, 16-21 Juli 1990.
Wheatley, M.J. 1997. Leadership and The New Science (terjemahan). Abdi Tandur, Jakarta.
White, R.P. et al., 1997. The Future Of Leadership (Masa Depan Kepemimpinan) Revolusi Gelombang. Interaksara, Batam.
Widjaja, H.A.W. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
