Kebijakan Dana Desa dan Konflik Sosial: Studi Kasus di Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan

Adis Imam Munandar

Abstract


Dana desa merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan, namun juga memicu konflik sosial pada pengunaannya. Penelitian ini bertujuan memetakan dan memitigasi konflik sosial pada penggunaan dana desa. Metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan i) adanya konflik sosial baik horizontal-vertikal maupun internal-eksternal pada stakeholder dana desa. Pemicu konflik sosial dari ketidaksiapan, kecurigaan, ketidakpedulian dan kepentingan yang terjadi. Upaya peningkatan kesiapan dan kualitas SDM, sosialisasi serta mediasi dapat mengurangi potensi konflik sosial

Keywords


social conflict, stakeholder, village fund

Full Text:

PDF

References


Bahtiar, N. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program
Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-
341X.

Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela
Gandong di Kota Ambon. The Politics. 1(1).

Barret, P. S, & Setiawan, W. (2016). The Built Environment Element of
Economic Development in Post Conflict Response in Indonesia.
Procedia-Social and Behavioral Science. 234:478-487

Bratakusumah, Supriady D, Riyandi. (2006). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design. California: Sage Publication.

Czalika, M, & Kriztina K K. (2009). Civil Conflict and Displacemenet: Village Level Determinants of Forced Migration in Aceh. Journal of Peace Research. 46(3):399-418.

Daaraba, H. D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat
Partisipasi Masyarakat DI Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
Sosiohumaniora Vol. 19 No. 1

Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap
Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program
Pembangunan Desa. Jurnal Publik ISSN: 1412-7083.

Francis, M, & Tamoya M. (2013). Rural Migration and Land Conflict:
Implications on Agricultural Productivity in Uganda. National Graduate
Institute for Policy Studies Gripis. GRIPS Discussion Paper 13-17. Diakses tanggal 24 Februari 2019 dari http://www.grips.ac.jp/r-center/wp-content/uploads/13-17.pdf.

Indonesia Corruption Watch. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Tahun Politik. Diakses tanggal 24 Februari 2019 dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf

 [Kemendes PDTT] Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016). Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Implementasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

 [Kemendagri] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

_______. (2016). Data Pokok Kemendagri Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

[Kemenkeu] Kementerian Keuangan. (2017). Buku Saku Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lewis D, & Pattinasarany, D. (2009). Determining Citizen Satisfication with
Local Public Education in Indonesia: The Significance of Actual Service
Growth and Change
. 40 (85): 115:121

Mann, C, and Jeanneaux P. (2009). Two Approaches for Understanding Land-Use
Conflict to Improve Rural Planning and Management. Journal of Rural
and Community Development (JRCD) ISSN 1712-8277.

Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akutansi
Multiparadigma JAMAL ISSN: 2086-7603

Muda, I. (2013). Potensi Konflik Horizontal Di Kota Medan. PERSPEKTIF. ISSN:
2085-0328.

Noverman, Y. (2018). Analisis Kesesuain Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelaynan Publik. 4(2): 68-81

Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. Pusat Pengkajian
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI

Puspaningrum, L. R. (2016). Konflik Politik Dalam Pemlihan Kepala Desa Di
Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2016. Diakses tanggal 24 Februai 2019 dari http://repository.umy.ac.id/ bitstream/handle/123456789/11733/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=11&isAllowed=y

Reyes-Gracia,  V. Orta-Martinez, M. Gueze, M. Luz, A.C. Paneque-Galvez, J. Pino, J. Cristobal, J. (2012). Does Participatory Mapping Increase Conflict? A Randomized Experimental Evalution in The Bolivian Amazon. Diakses tanggal 24 Februai 2019 dari https://heller.brandeis.edu/sustainable-international-development/tsimane/wp/TAPS-WP-59.pdf

Roger, J V. (2012). Understanding Propensity to initiate negotiations: An
examination of the effects of culture and personality. International Journal of Conflict Management. 23(3):266-289.

Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang dalam Upaya
Demokratisasi Tata Kelola Sumber Data Alam Desa: Perspektif Agraria
Kritis. Jurnal Sosiologi Masyarakat ISSN: 0852-8489.

Sinamo, N. (2014). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Permata Aksara.

Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan
Restoratif. Jurnal Hukum dan Pembangunan ISSN: 0125-9687.

Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik
Sosial. UNPAD, 13-20.

Susan, N. (2013). Scenario building in Law No. 7 of 2012 about social conflict
intervention: The Possible future of land conflict mamagement in
Indonesia. Procedia Environmental Science. 17:870-879.

Syamsi, I. (2009). Potensi Konflik Sosial Masyarakat di Kelurahan Condongcatur Yogyakarta. Yogyakarta: Laboratorium FSP Universitas Negeri Yogyakarta.

[UU] Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Wibisono, N., & Purnomo, H. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan
Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI Vol. 2
ISSN:2528-6145

Wulandari, I., Musyarofah, S., & Asy'ari, M. A. (2017). Konflik Peran Perangkat
Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para
Aktor. Jurnal Akutansi ISSN: 2088-768X.

Yamazaki, S, Resosudarmo B, Girsang W, and Hoshino E. (2015). Intra- and
Inter-Village Conflict in Rural Coastal Communities in Indonesia: The
Case of the Kei Islands. University of Tasmania ISBN 978-1-862295-811-
1.




DOI: http://dx.doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.6902

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This Journal has been indexed by :

         

 

JAKPP is associated with:



Flag Counter

Creative Commons Licensesite statsView Stats
_____________________________________________________

JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Hasanuddin
ISSN Print : 2460-6162 ISSN Online : 2527-6476

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telp/fax. (0411) 585024 / 081245235269
Email: jakpp@unhas.ac.id/jakpp.unhasmks@gmail.com