Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar
Keywords:
peran pemerintah, pembangunan, Good Urban GovernanceAbstract
Abstract: This study aims to determine how the government's role in the implementation of Good Urban Governance in the District Tamalanrea Makassar by analyze the principles of the Good Urban Governance for regional development in the District Tamalanrea which is known as the area of education. The research uses descriptive method with qualitative approach. The data collection techniques are participatory observation and in-depth interviews. Informant taken by purposive sampling and snowball sampling methode. Research shows that the role of government in the implementation of Good Urban Governance in the District Tamalanrea known as the integrated area of higher education not performing well. It can be seen from the effectiveness and efficiency not realized on the principle of sustainability, fairness, transparency and accountability, involvement of civil society/population.
Keywords: role of government, development, Good Urban Governance
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan menganalisis prinsip-prinsip dalam Good Urban Governance terhadap pembangunan wilayah yang ada di Kecamatan tamalanrea yang dikenal sebagai wilayah pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara secara mendalam. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan pendidikan tinggi terpadu tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi yang tidak terwujud pada prinsip keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat sipil/penduduk.
Kata kunci: peran pemerintah, pembangunan, Good Urban Governance
References
Bratakusumah, R. (2004). Perencanaan Pem-bangunan Daerah: Strategi Menggali Po-tensi dalam Mewujudkan Otonomi Dae-rah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Tikson, D. (2005). Keterbelakangan dan Ketergan¬tungan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Makassar: Ininnawa.
Dwiyanto, A. (2004). Reorientasi Ilmu Admini-strasi Publik: Dari Government ke Govern-ance. Yogyakarta: UGM Press.
Effendi, S. (2005). Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Ma-kalah Seminar Lokakarya Nasional Refor-masi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
Henriyanto. (2012). Riwayatmu Kini Kawasan Ta¬malanrea Makassar, Hal.1, Kompasi¬ana.
Latifa, N. (2013). Urban Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakar-ya.
Nugroho, I & R. Dahuri (2004). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
