Relasi Aktor dalam Proses Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Kota Makassar
Keywords:
actor relationships, appointments, structural position of governmentAbstract
Abstract: This paper is intended to reveal actors and the relationships among actors in the decision mak-ing of the appointment of civil servants in a structural position in Makassar. The study was con-ducted in Makassar using qualitative descriptive method. This study focused on describing the decision making of the appointment of civil servants in a structural position that has been done by the Mayor of Makassar ranging from echelon II, III, and IV. The data collection technique us-ing the technique of triangulation methods of observation, study documents and interviews. The results of the research suggests if there are several actors involved in the appointment of civil servants in a structural position that is including the Mayor, Tim Baperjakat, Head of SKPD and Head of mutations associated with that of the Regional Employment Board. However, the mayor is the main actor who has the greatest authority in determining the appointment, pro-motion and demotion of civil servants in structural positions in particular is regarded as strate-gic positions.
Keywords: actor relationships, appointments, structural position of government
Abstrak: Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan aktor dan relasi antar aktor dalam pengambilan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Kota Makassar. Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang telah dilakukan oleh Walikota Makassar mulai dari eselon II, III, dan IV. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi metode yatu observasi, studi dokumen dan wawancara langsung. Hasil penelitian mengemukakan jika ada beberapa aktor yang terlibat dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yaitu diantaranya Walikota, Tim Baperjakat, kepala SKPD, dan Kepala Bidang yang terkait dengan mutasi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah. Meski demikian, Walikota merupakan aktor utama yang memiliki wewenang paling besar dalam menentukan pengangkatan, promosi maupun demosi PNS dalam jabatan-jabatan struktural khususnya yang dianggap sebagai jabatan Strategis.
Kata kunci: relasi aktor, pengangkatan jabatan, jabatan struktural pemerintahan
References
Anderson, James E.,2003, Public Policy Making. An Introduction, Houghton Mifflin Company, Boston.
Buchanan, james, 1972. “Towards Analysis of Closed Behavioral Systems” In Theory of Public Choice; Political Aplications of Economic, Ann Arbot, Mich University of Michigan Press;
Kuper, Adam & Jessica Kuper, 2000. Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, PT Rajagrafindo Perkasa, Jakarta
Rasyid, Ryaas, 1997. Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru, Yasrif Watampone, Jakarta.
Ritzer, George-DouglasJ. Goodman, 1992. Sociological Theory, edisi keempat, The Mcgraw-Hill Companies, New York
Ritzer, George-DouglasJ. Goodman, 2004. Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam, Kencana, Jakarta.
Ryaas Rasyid & Djohermansyah Djohan, 1997. Pengembangan Aparatus Pemeritah Daerah dalam Menyongsong Era otonomi Daerah, dalam Jurnal Studi Indonesia, Vol.7 No.1
Tullock, Gordon, 1965. The Politics of Bureaucracy, Public Affair Press, Washington DC.
Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organizations, ed., Talcott Parsons,trans. A.M.Henderson and Talcott Parsons (New York: free Press)
