Relasi Antar Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan RTRW 2010-2030: Studi Pemerintah Kota Malang & Kota Batu

Authors

  • Alifia Syafira Putri Muhammadiyah Malang University

DOI:

https://doi.org/10.31947/jgov.v14i2.10289

Keywords:

Tata Ruang, Relasi, Stakeholder

Abstract

Penataan ruang kota merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti yang kita ketahui belakangan ini sering kita jumpai ketidak sesuaian antara perencanaan penataan ruang dengan peraturan yang telah diberlakukan. Pada dasarnya penataan ruang tidak lepas dari ketersediaannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam proses perencanaan perencanaannya melibatkan seluruh stakeholder yang beranggotakan pemerintah, swasta dan masyarakat. Maka dari itu penelitian ini akan membahas bagaimana relasi antara stakeholders dalam politik tata ruang terhadap Peraturan Daerah RTRW di Kota Malang dan Kota Batu serta bagaimana implikasi relasi terhadap tata ruang di kedua kota tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu melalui data-data yang diperoleh baik dari studi literatur maupun dokumen lain yang akan di olah kembali. Berdasarkan hasil analisis kedua kota tersebut dapat diketahui relasi stakeholders hanya sebatas dalam proses “input” atau sekedar penyaluran aspirasi. Maka dapat diketahui dari adanya relasi tersebut berimplikasi pada adanya dominasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu.

Kata kunci: tata ruang, relasi, stakeholder

References

Anggoro, L. D. (2016). Identifikasi Partisipasi Stakeholders dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032. Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Perencanaan Wilayah & Kota, 1(1).

Despica, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. Jurnal Spasial, 1(2).

Dwisandhyoko, H. R., & Rachmawati, R. (2016). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan. Jurnal Bumi Indonesia, 5(2).

Groenendijk L. 2003. Stakeholders analysis or stakeholder engagement in government program. [Internet]. 12:35 [Diunduh 2012 September 21]. www.itc.nl/ library/papers_2003/tech_rep/groenendijk.pdf.

Hakim, A. L. (2019). Analisis Aktor yang Berperan Dan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang: Studi Di Kabupaten Pandeglang. The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa), 5(1).

Hastuti, H. (2011). Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Sutiyoso, B. U. Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota. Spirit Publik, 12(1), 45-56.

Suyeno, S., & Sekarsari, R. W. (2018). Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW Di Kota Malang). JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan), 2(1), 44-65.

Oktaviani, S. Sharuddin. 2013. Hubungan peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat dalam program agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Jurnal Sodality. [Internet]. [dikutip 29 April 2018], 1(3), 231-246.

Kaltsum, A. U. (2018). Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa).

Prianto, A. L. (2017). Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota.Yogyakarta: Samudra Biru.

Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). Analisis Aktor Implementasi dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati). Journal of Public Policy and Management Review, 5(4), 17-32.

Published

2021-07-06 — Updated on 2026-06-03

Versions

Issue

Section

Articles