Dinamika Proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota di Kota Makassar Tahun 2018

Authors

  • Siti Nurhasanah Furqani Pascasarjana Universitas Hasanuddin
  • A. Lukman Irwan Departemen Ilmu Pemerintahan
  • Juanda Nawawi Departemen Ilmu Pemerintahan

DOI:

https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.11639

Abstract

This research aims to assess and analyze the dynamics that occurred in the process of electoral mayor in Makassar City in 2018. The type of research used in this study is qualitative, which will provide a factual representation of the purpose of research. The results of this study show that: there are problems and dynamics that occur in several phases. As at the stage of verification of individual candidate support that there is a chairman of PPS who commits violations and unneutrality ASN. In the stage of setting the candidate is also quite dynamic where the dispute occurs between the elections of the mayor and organizers. At the campaign stage, the APPI-CICU pair is not intense reporting its campaign activities. Then, in the stage of voting and counting, there is a form of the disintegration of the organizers of the district PPK Tamalate that manipulates the data of sound results. As for the stage of determination of candidates elected, KPU Kota Makassar announced it will conduct the election of the mayor back in 2020 because the couple APPI-CICU was defeated by the acquisition of empty columns

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Dan Supriyono W Ahmad. Psikologi Belajar. Rineka Cipta. Jakarta. 1990.

Aditya Perdana, “Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas”, Sindonews.com, diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/119 3997/18/penyelenggara-pemilu-yang- berintegritas-1491236890, pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 13.22 Wita.

Ali, Faried., Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wanto. Studi Analisa Kebijakan., Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Bandung. Refika Aditama. 2012.

Andi Yusran, “Demokrasi dan Demokratisasi”, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau,

https://www.academia.edu/7118746/DE MOKRASI_DAN_DEMOKRATISASI?auto=do

wnload, hlm 1-2. Diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 23.15 Wita.

Asshidiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusion- alisme Indonesia. Konstitusi Press. Jakarta. 2005.

Bawaslu. Fenomena Calon Tunggal. Studi Ka- sus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupat- en/Kota. Jakarta. 2018.

Budiardjo, Mirriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004. Cetakan keduapuluh enam.

Budiman, Arief., et al. Perempuan Cerdas Berdemokrasi. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta Pusat. 2013.

Daud M. Liando. 2016. Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. 3(2).

Fajri, Zul. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. Pan- duan Praktis Penelitian Kualitatif. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014.

Hakim, Muhammad Zulfan. Demokrasi Dalam Pilkada Di Indonesia. Tesis. Universitas Ha- sanuddin. 2008.

Halim, Abdul. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama. Salemba empat. Jakarta. 2002.

Huda, Ni’matul dan M. Imam Nasef. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Edisi Pertama. Kencana. 2017.

Https://www.merdeka.com/politik/pencalon an-dibatalkan-pt-tun-petahanapilwalkot- makassar-ajukan-kasasi-ke-ma.html

Http://news.metrotvnews.com/read/2018/0 5/13/873690/kpu-makassar- bingungpulihkan-pencalonan-danny-indira

Https://www.infoasatu.com/refly-harun- minta-kpu-kembalikan-hak- konstitusionaldanny-pomanto/, lihat juga di https://tirto.id/sengketa-pilkada-kota- makassarpakar-sarankan-kpu-patuhi- panwaslu-cK6i

Http://makassar.tribunnews.com/2018/05/2 3/bawaslu-sulsel-anggap-kpu-taklanggar- soal-putusan-panwaslu-makassar

Http://sulselekspres.com/2018/05/17/diami- laporkan-kpu-makassar-ke-dkpp-ri/

Jurnal Bawaslu. Penguatan Strategi Pengawasan Partisipatif. Edisi Ulang Tahun Bawaslu ke-7. Jakarta. 2015.

Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. Jakarta. Rajawali Pers. 2014.

Mangkunegara, Anwar Prabu. Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2001.

Muhammad Taufiqqurrahman, “Pertama di Indonesia! Kotak Kosong Menang Pilkada”, Detiknews, diakses dari https://news.detik.com/berita/4360870/p ertama-di-indonesia-kotak-kosong- menang-pilkada, diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 23.40 Wita.

Niswaty, Risma. Independensi Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia.Disertasi. Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 2013.

Rasyid, Ryaas. Makna Pemerintahan: Tin- jauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya. 2000.

Rismawati. Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Penerbit Ombak. Yogyakarta. 2013.

Riwanto, Agus. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Thafa Media. Yogyakarta. 2016.

Sabarno, Hari. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

Subagio, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. 1997.

Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika Offset. 2014.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indone- sia. 2007.

Subekti, Tia. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). Skripsi. Universitas Brawijaya. 2014.

Surbakti, Ramlan., et al. Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyeleng- garaan Pemilihan Umum. Jakarta. Kemitraan Partnership. 2013.

Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Bandung: Mandar Maju. 2013.

Syaukani, et al. Otonomi Daerah dalam Nega- ra Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009.

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Downloads

Published

2020-10-25

Issue

Section

Articles