Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar
Keywords:
good governance, implementation, public serviceAbstract
Abstract:This paper about the implementation of good governance and the factors that affect implementation of good governance in the public service in the District Panakkukang Makassar. The method used in this study is a qualitative and quantitative methods, otherwise known as mixed methods. Based on the results of research and data analysis conducted by researchers in the analysis Implementation of Good Governance in the Public Service in the District Panakkukang Makassar City goes well. It can be seen from the process of implementation in accordance with the principles of good governance which should be applied such as their participation in the activities program districts. Given any form of transparency is quite good and effective as provide information about the possible extent of public services through the paper leaflets and through media such as internet. Accountability given to the public is also quite good, although not yet realized its full potential, such as the lack of funds in various activities pelakanaan districts, the supreme law of the expected does not work effectively.
Keywords: good governance, implementation, public service
Abstrak: Tulisan ini mengenai implementasi good governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan mixed methods. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selembaran kertas maupun melalui media seperti internet. Akuntabilitasi yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, seperti kurangnya dana yang dalam pelakanaan berbagai kegiatan kecamatan, supreme hukum yang diharapkan tidak berjalan secara efektif.
Kata kunci: good governance, implementasi, pelayanan publikReferences
CUI-ITB (Departemen Teknik Planologi, ITB). 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 15 No. 1, Hal. 34-47.
Darwin, Muhadjir. 2000. Good Governance dan Kebijakan Publik, Makalah disam-paikan dalam Forum Seminar Forum LSM Yogyakarta bertema : Mewujudkan Good Governance sebagai Agenda Sebuah Negara Demokrasi. tanggal 30 September 2000, Yogyakarta.
Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
Frederickson, H. George, 1997, The Spirit of Public Administration, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Frederickson, H. George, 2000, The Repositioning of American Public Administration, American Political Science Association, available at APSANET 18p.
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator Dan Imple-mentasinya). Yogyakarta: Gava Media.
Ikbar, Yanuar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Bandung: Refika Aditama.
Isgunandar. 2013. Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin: Makassar.
Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada.
Ismara, Ima, Sunarno, Affirio & Supardal. 2010. Inovasi Implementasi Good Govern-ance di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Unit Pengaduan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemerintah Kota Yogyakarta). Penelitian program insentif peningkatan kemampuan peneliti dan rekayasa. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
Keputusan Menteri PAN Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kuswanto, Goto. 2012. Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia. Kantor Diklat Kabupaten Banyumas.
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mardhatillah, Azmanirah. 2013. Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabuaten Gowa. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin: Makassar.
Mardiasmo. 1998. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
Moleong, J.Lexy. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyawan, Budi. 2009. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14915/1/09E00979.pdf, Diakses pada tanggal 27 Desember 2014.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro.
Rusfa A., Ananda. 2013. Motivasi Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Panakkukang Dalam Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat. Skripsi. Universitas Hasanuddin FISIP Jurusan Studi Administrasi Negara, Makassar.
Selamat, Melani D. 2013. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Semarang: Universitas Diponegoro.
Umam, Khaerul. 2012. Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Rieneka Cipta.
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokus Media
