Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE

Authors

  • Andi Fitrah Perdana Putra Hasanuddin University
  • Juanda Nawawi Hasanuddin University
  • Rahmatullah Rahmatullah Hasanuddin University

Keywords:

proverty, joint economy enterprise, productive economic group

Abstract

Abstract: This study aims to to know and to analyze the role of the city government makassar for reducing poverty of the program and know and analyze of factors affect the implementation of the pro­gram .Research methodology used is the method the qualitative study , which is a analysis who seek relations and the meaning of the data expressed in the form of statements , tafsiran-com­mentary on after obtain information from informants who selanjut based on the research done that has been done , the role of the city government makassar for reducing poverty basically have dilaksana-right by a work unit (skpd ) sample in research were department of social city Makassar. As for poverty reduction programs referred to are very poor empowerment program the assistance programs productive economic undertakings ( uep ) and assistance programs joint business group ( kube ). Then the being deficient in the implementation of the program ter-sebut that is a number of targets in indicators target which is not attainable fully .And in fact overall both these programs done relatively well.

Keywords: proverty, joint economy enterprise, productive economic group

Abstrak: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan yang berupa program serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjut Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan pada da­sarnya telah dilaksana-kan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun program pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya beberapa target pada indikator sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya. Namun secara keseluruhan kedua pro­gram ini telah terlaksana dengan cukup baik.

Kata kunci: kemiskinan, usaha ekonomi bersama, kelompok ekonomi produktif

 

 

References

Agussalim. 2009. Mereduksi Kemiskinan, Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia. Makassar: Nala Cipta Litera.

Arief, Hasrat, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

BPS (Badan Pusat Statistik). 2014. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2014. Makassar: Badan Pusat Statistik.

Edwards III, George C. 1980.Implementing Public Policy.Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Jacques, Jean Rousseau. 1986. Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo. Jakarta: Erlangga.

Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada.

Ndraha, Talidziduhu. 2003, Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Ndraha, Talidziduhu. 2003. Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta: PT. Yasrif Watampone.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogjakarata: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi. Jakarta: Bumi Aksara.

Suryaningrat, Bayu. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syafi’ie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.

Thoha, Miftah. 2004. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Peraturan walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural dinas sosial kota Makassar.

Downloads

Published

2016-12-27

Issue

Section

Articles