Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto
Keywords:
policy, planning, particiation, estimateAbstract
Abstract: The purpose of this research adalahuntuk know and described the role of bappeda in development in kabupaten jeneponto , in terms of the process of the formulation of technical policy in relation regional development planning and to know and described the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation in the field of prencanaan regional development .Research iniberlokasi in kabupaten jeneponto .Methods used un-tuk research this is the method the qualitative study descriptive .Technique data collection be used is observation and direct interview. Analysis data was undertaken by analyzing data obtained by using a technique qualitative data analysis. The research results show that the process the formulation of technical policy in relation planning regional pem-bangunan started by the implementation of the musrenbang at the village level, until in musrenbang the district level.As for the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation development planning consisting of by factors in support covering coordination, public participation, as well as the commitment the government and factors barrier covering adjustment / readiness budget, the proposals that too much, and the limited, documents supporting.
Keywords: policy, planning, particiation, estimate
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menggambarkan peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang prencanaan pembangunan daerah. Penelitian iniberlokasi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meliputi penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.
Kata kunci: kebijakan, perencanaan, partisipasi, anggaran
References
Bryant, Coralie. G.White, Louise. 1989. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.
Budiyono, Amirullah Haris. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Abdullah, Rozali. 2011.`Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Pers.
Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung.
Soekarwati. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali.
Sunardi, Muhammad Asri. 2012. Paradigma Pembangunan Turatea Berbasis Masyarakat. POKJA Ruang Belajar Masyarakat Kabupaten Jeneponto.
Widjaja, HAW. 2008. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yansen .2014. Revolusi dari Desa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan.