Akuntabilitas Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi MasyarakaTerdampak Covid-19 Di Desa sp1 Sungaikuti Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten RokanHulu

Authors

  • Ardy Ernando Ardy Universitas Muhammaiyah Yogyakarta
  • Sakir Sakir Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  • Fairuz Arta Abhipraya Fairuz Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.31947/jgov.v15i1.13905

Keywords:

Social Assistance Fund Handling, Program Distribution (JPS)

Abstract

Artikel ini mencoba menjelaskan mengenai penyaluran dana bantuan di era pandemic Covid-19 di Desa sp1 Sungaikuti, kebijakan pemerintah sekarang  memberikan pengaruh kepada  seluruh masyarakat, terutama kebijakan penyaluran dana bantuan di saat pandemic Covid-19. Tujuan penelitian pada artikel ini untuk mengetahui kasus-kasus mengenai akuntabilitas penyaluran jaringan pengaman social bagi warga yang sedang terkendala Virus covid-19 di Desa SungaiKuti, Kuntodasussalam Kabuapten Rokanhulu. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis untuk mendiskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penyaluran jaringan pengaman social, teknik pengumpulan data  diperoleh dari studi perpustakaan berupa dokumen, wawancara, artikel jurnal, Buku, publikasi pemerintah,  artikel ini menggambarkan hingga saat ini masih banyak ketidak tepat sasaran pemerintah dalam penyaluran jaringan pengaman social (JPS) yang ditujukan kepada  masyarakat yang belum menerima bantuan. Pembahasan dari artikel ini menunjukan penyaluran  Bantuan Langsung Tunai di Desa Sp 1 Sungaikuti sudah terbilang maksimal, penyaluran Program Jaringan pengaman soisal berupa BLT juga sudah disalurkan kepada penerima bantuan sosial dan tidak mengalami kendala, yang berarti aturan teknis dalam penyaluranya yang sudah mampu mengakomodir keseluruhan. Namun, ketidakvalid nya data penerimaan bantuan sosial dari pemerintah daerah dalam penyaluran ini, sehingga ketidaktepat sasaran bagi penerima BLT.

References

Basri, Y. M. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 ( Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau ). 4(1), 33–48.

El-riyasah, J. (2020). Iimplementasi jaringan pengaman sosial PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PEKANBARU Hidayati Nasrah , Irdayanti , Yessi Nesneri , Fitri Hidayati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Abstrak PENDAHULUAN Perkembangan penyebaran Corona Virus Disease . 11(April), 119–138.

Khoziin, A. (2013). Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen. Menejemen, 30–39. http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf

Maiti, & Bidinger. (1981). Metode Penellitian. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Moleong. (2005). Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara dan pengamatan secara mendalam kepada para informannya. 1.

Rahmadani, F. A. (2020). upaya menumbuhkan kesadaran asyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah. Comm-Edu (Community Education Journal),3(3),261.https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i3.3482

Rahmasnyah, W., Qadri, A. R., Anggia Sakti, R. R. , & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 2, 90–102.

RamadhanArdito. (2021). No Title. KOMPAS.COM,1.https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/08452811/kasus-suap-juliari-batubara-dirjen-kemensos-diperiksa-kpk

Syah, B. A. (2014). sebelum berlaku UU No. 22 Th. 1999, daerah hanya memiliki otonomi nyata dan bertanggungjawab saja, dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 menjadi otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Published

2022-01-31

Issue

Section

Articles