Kelembagaan dalam Partisipasi Perencanaan Pembangunan di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara
Keywords:
desa, partisipasi, perencanaan pembangunanAbstract
Pembangunan adalah sebuah proses multi dimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi – institusi pemerintah dimana dalam kegiatannya dibutuhkan perencanaan yang partisipatif yakni perencanan yang melibatkan masyarakat baik langsung maupun tak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai partisipasi kelembagaan desa dalam proses pembangunan desa persebut. Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif dengan desain yang digunakan adalah non eksperimental dan bersifat deskriptif kualitaif dalam bentuk pernyataan dari hasil wawancara responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pmbangunan desa diwakili oleh beberapa lembaga desa yang aktif, seperti, LKMD, Karang taruna, Tim Penggerak PKK, dan dewan adat yang ada di desa tersebut. Pada proses pembangunan desa, terlebih dahulu dibuat sebuah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lembaga masyarakat yang ada di desa, yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) desa. Setelah dimusyawarahkan bersama maka akan menghasilkan beberapa rencana kegiatan pembangunan yang nantinya juga dalam pelaksanaannya akan melibatkan masyarakat. Disimpulkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dan lembaga desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan di sebuah desa. Diharapkan pemerintah dan lembaga desa senantiasa menyadari peran, tugas, fungsi dan posisi masing – masing serta bekerjasama, berkoordinasi, bermusyawarah, dan berkomunikasi yang baik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa
References
Dwiyanto Agus. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik.Gadjah
Mada University Press.Yogyakarta.
Hosnan. (2007). Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.Jurnal Membangun Indonesia dari Daerah : Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah. JICA. Jakarta.
Kurniawan Apep Fajar. (2007). Otonomi Daerah : Menumbuhkan Partisipasi Warga dalam Pembuatan Kebijakan. Jurnal Membangun Indonesia dari Daerah : Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah. JICA. Jakarta.
Muluk Khairul. (2007). Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah : Sebuah
Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem. Bayu Media. Malang.
Nasrun Mappa. (2008). Makalah : Pembangunan Partisipatif. Kriteria Kelayakan dan
Normatif.Makassar.
Nugroho D.(2003).Reinventing Pembangunan.Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global.Elex Media Komputindo. Jakarta.
Parfitt Trevor.(2004). The Ambiguity of Participation : A Qualified Defence of Participatory
Development.Third World Quarterly.
Rustiadi Ernan, Dkk. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.Crespet Press dan
Yayasan Obor Indonesia.
Sinambela Lijan Poltak, Dkk. (2008). Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijkan dan
Implementasi. PT Bumi Aksara.Jakarta
Wrihatnoto R, Dkk. (2006). Manajemen Pembangunan Indonesia : Sebuah Pengantar dan
Panduan. Eiex Media Komputindo.Jakarta.