Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Sleman berdasarkan Perspektif Institusionalis

Abstract

ABSTRACT

The increasing population in urban areas results in higher land demand but reduced land capacity. Sleman is an area that experienced a decrease in land quality due to the conversion of agricultural land to settlements. The high rate of land use change which is increasingly spreading has resulted in the government having to intervene in dealing with the problem with the policy of land conversion. However, the reality of the policy is that it has not been able to resolve public problems which are considered to be just formalities. This paper tries to discuss what context and content are capable of influencing land use change policies in sleman with institutionalist perspectives in accordance with Regional Regulation No. 12/2012 on Regional Spatial Planning (RTRW). The results of this paper that the implementation of policies for the conversion of agricultural land to non-agriculture in Sleman in the Institutionalist perspective there are two things that affect the content and policy context. The content is the party whose interests are affected, the types of benefits that can be obtained, the range of changes that can be expected, the position of decision makers, program implementers, and the resources that can be provided. While the context is the power, interests and strategies of the actors involved

Keywords: land use change policy, context and content, institutionalist perspective

ABSTRAK

Bertambahnya penduduk yang ada di perkotaan mengakibatkan permintaan lahan semakin tinggi namun kapasitas lahan berkurang. Sleman merupakan wilayah yang mengalami penurunan kualitas lahan  yang disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke permukiman. Tingginya alih fungsi lahan yang semakin menjalar mengakibatkan pemerintah harus  turun tangan dalam menghadapi persoalan tersebut  dengan adanya kebijakan alih fungsi lahan. Namun, realitanya kebijakan tersebut dirasa belum bisa menyelesaikan pesoalan publik yang dianggap justru hanya formalitas. Tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan terkait konteks dan konten apa saja yang mampu mempengaruhi kebijakan alih fungsi lahan di sleman dengan perspektif institusionalis sesuai aturan Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW).  Hasil dari tulisan ini bahwa implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Sleman dalam perspektif Institusionalis ada 2 hal yang mempengaruhi yaitu konten dan konteks kebijakan. Kontennya adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang dapat diperoleh, jangkauan perubahan yang dapat diharapkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana-pelaksana program, dan sumber-sumber yang dapat disediakan. Sedangkan konteksnya Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat

Kata kunci : kebijakan alih fungsi lahan, konteks dan konten, perspektif institusionalis.