Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Keywords:
Dana Desa, Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana DesaAbstract
Dana desa ini merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga dalam pengelolaannya masih banyak ditemui
kelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah
model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desa
agar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stake
holder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkan
hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana
desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan
kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan
masyarakat.
Abstract
The village fund is a relatively new policy in Indonesia which may faces some challenges in implementation
process, particularly accountability issues. This research aims to develop an accountability model
of village fund management that can be referenced by the village government in utilizing village funds to
be more accountable to all stakeholders. The results showed that the village fund management, including
planning, implementation, and reporting of activities in compliance with the principle of accountability.
The model was developed based on the results of this study are named Model Accountability Process. Accountability
process in the management of village fund is the willingness of the village fund managers to
accept responsibility for what was assigned to him in an efficient, effective, equitable, and implemented in
a transparent manner with community participation
References
Arianti, Fiki. 2016. Muncul Usulan 1800 Desa Baru Untuk Terima Dana Rp 1 Milyar. Liputan 6.com, tersedia 20 April 2016.
Carlitz, Ruth. 2013. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. Development Policy Review. Volume 31 (51) pg 549-567.
Denhardt, Janet V, and Robert B. Denhardt. 2003. The New Public Service : Serving Not Steering. Armonk, N.Y : M.E.Sharpe.
Kumorotomo, Wahyudi, 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Penerbit: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
O.P. Dwivedi, J.G. Jabra, 1989. Public Service Accountability: A Comparative Perspective. Kumarian Press, Hartford, CT.
Pahlevi, Indra. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri. Vol. VII No. 17 September 2015.
Paselle, Enos. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Samarinda. Disertasi. Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fisip Unhas.
Polidano, C. 1998. Why Bureaucrats Can’t Always Do What Minister Want: Multiple Accountabilities in West Minister Democracies. Public Policy and Administration.Vol. 13 No. 1, spring 1998, p. 38
Pramesti, Sisi (2015). KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. Sindonews.com. Tanggal 12 Juni 2015.
Miles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. Qualitative Data Analysis, Londok: Sage Publication.
Moncrieff, J. 2001. Accountability: Idea, Ideals, Constraints. Democracy, Vol. 8 No. 3, pp. 26-50.
Roberts, Nancy. 2004. Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation. American Review of Public Administration, Vol. 34 No. 4, December 2004, pg 315-353
Sinandang, Kristanto, dan Maria R. Nindia Radyati. 2011. Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia. Public Interest Research and Advocacy Center Humanitarian Forum Indonesia. Penerbit: Piramedia, Depok.
Dokumen:
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor 2015 tentang Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016. Dokumen APB-Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara, 2016.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UNDP, 1997. Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Paper, New York: UNDP
