TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMULIHAN HAK PEREMPUAN DALAM PERIZINAN SAWIT DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW

Abstrak

Perizinan sawit di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan legalitas usaha, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi perempuan, keadilan lingkungan, dan tanggung jawab negara dalam tata kelola sumber daya alam. Ekspansi sawit berpengaruh terhadap akses perempuan atas tanah, air, pangan, kesehatan, penghidupan, partisipasi, informasi, dan keadilan, sementara rezim perizinan serta sertifikasi sawit masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan merumuskan tanggung jawab negara berbasis CEDAW dalam pemulihan hak perempuan atas problem integritas perizinan sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar konstitusional, HAM, lingkungan, perkebunan, perizinan berusaha, dan sertifikasi sawit berkelanjutan, tetapi belum secara eksplisit mengatur standar pemulihan hak perempuan yang responsif gender. Kelemahan tersebut terlihat pada absennya kewajiban gender-responsive human rights due diligence, belum terintegrasinya indikator pemulihan hak perempuan dalam perizinan dan sertifikasi, serta masih sektoralnya koordinasi kelembagaan. Kebaruan artikel ini terletak pada model tanggung jawab negara berbasis due diligence CEDAW melalui konsep keadilan lingkungan gender dan perbandingan terbatas dari Malaysia. Simpulan penelitian ini bahwa negara wajib mencegah, melindungi, memenuhi, dan memulihkan hak perempuan dalam perizinan sawit secara aktif. Perizinan sawit perlu diarahkan pada model gender-responsive due diligence berbasis CEDAW agar pemulihan hak perempuan menjadi bagian integral dalam tata kelola sawit di Indonesia