ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KOTA MAKASSAR

WASTE MANAGEMENT BUDGET FROM THE PERSPECTIVE OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE PEOPLE OF MAKASSAR CITY

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi tantangan besar, khususnya di TPA Tamangapa yang telah mengalami overcapacity sejak 2019 dan masih menggunakan sistem open dumping, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Masalah ini diperburuk dengan minimnya alokasi anggaran dan kurangnya pengelolaan yang efektif, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran sampah di Kota Makassar dengan pendekatan konstitusional, serta mengevaluasi partisipasi publik dalam perencanaan dan alokasi anggaran untuk kebijakan pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada instrumen hukum yang mendukung pengelolaan sampah, implementasinya masih terbatas, dengan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar masih minim dan belum optimal.