Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah
PDF

Keywords

Penegakan Hukum
Peraturan Daerah
Satpol PP

How to Cite

Hasrul, M. (2017). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. Amanna Gappa, 25(2), 60-69. https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2511

Abstract

Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitaan mengenai penggusuran, penindakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pengemis, Gelandangan serta Orang Terlantar (PGOT) di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif Kondisi ini tentu harus di perbaiki dan di cermati secara seksama oleh pihak yang terkait, sehingga citra dari Satpol PP di mata masyarakat menjadi organisasi yang di segani dan di hormati bukan menjadi organisasi yang penuh dengan kontroversi. Tulisan ini kemudian menjadi penting dikemukakan untuk memberi gambaran yang obyektif dan adil akan peranan Satpol PP sesungguhnya berdasarkan regulasi dan paradigma sesungguhnya yang terjadi di masyarakat
https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2511
PDF

References

Arwin Hasibuan. (2013). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan. UMN. Medan: Al Washliyah.

Mohammad. (2011). “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan”. Publika. 2(2):18-36

Sulisdiani. I. (2012). “Tesis: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak”. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Ardan. A.M. (2016). “Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda”. E-Journal Administrasi Negara. 4(2): 4057-4067.

Francisca. L.M. (2015). “Peran SATPOL PP Dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)”. eJournal Ilmu Komunikasi Samarinda: Universitas Mulawarman. 3(1): 458-472.

Anggiyowati. I.P. (2014). “Implementasi Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar)” Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah .

Fathoni. A. dkk. (2016). “Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang”. Journal Of Management. 2 (2)

Downloads

Download data is not yet available.