Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)

Andi Rahmat Hidayat, Alwi Alwi, Gita Susanti

Abstract


Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui  pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan  pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus. Meskipun demikian, LSM nampak berhasil menjembatani kepentingan masyarakat adat namun penempatan Labbiriyah (Camat Kajang) sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus kurang tepat karena Labbiriyah cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijakan

Keywords


Jaringan kebijakan, aktor, formulasi kebijakan, adat ammatoa

Full Text:

PDF

References


Alwi & Rulinawaty. (2014). Bureaucratical System Vs People Empowerment Policy: Empirical Evidence From Cocoa Farmer Empowerment Policy in South Sulawesi Province, Indonesia. Journal of Humanities and Social Sciences Review.

Cook, S Karen (1977). Exchange and Power in Networks of Interorganizational Relations. The sociological quarterly 18 (winter 1977): 62-82.

Gita Susanti. 2012. Jaringan Pelayanan Publik yang Demokratis: Studi Kasus Sistem Koordinasi Dalam Penentuan Strategi Pelayanan Pendidikan Berbasis Jaringan di Kota Makassar. (Disertasi). Program Pascasarjana Unhas.

Jun Jong S. (2006). The Social Construction of Public Administratio ; Imperative and Critical Perspectives. State University of New York Press, Albany, United State of America.

Kasmad Rulinawaty 2015. Analisis Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Disertasi : Administrasi Publik FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar.

Lecy Jesse D. et al.(2013). Networks in Public Administration: Current scholarship in review, Public Management Review, Routledge Publisher.

Lester James P.&Joseph StewartJR.(2000). Public Policy An Evolutionary Approach, Wadsworth, United State of America.

Menzel, C Donald (1987). An Interorganizational Approach to Policy Implementation. Public Administration Quarterly (1986-1989) pg 3.

Ramli Palammai & Andhika Mappasomba. (2012). Sejarah Eksistensi Ada‟Lima Karaeng Tallua di Kajang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Bulukummba.

Rhodes. R.A.W. (2006). New Directions in The Study of Policy Networks. European Journal of Political Research., (21): 181-205.

Ritzer & Goodman. (2004). Classical Sociological Theory. McGraw-Hill,New York.

Sugiyono.(2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung. CV.Alfabeta.

Thompson, James D. 1967 Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.

Waarden F.V.(1992). Dimensions and Types of Policy Networks. Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

Yin Robert K.(2006). Studi Kasus ; Desain & Metode. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This Journal has been indexed by :

         



Flag Counter

Creative Commons Licensesite statsView Stats
_____________________________________________________

JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Hasanuddin
ISSN Print : 2460-6162 ISSN Online : 2527-6476

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telp/fax. (0411) 585024 / 081245235269
Email: jakpp@unhas.ac.id/jakpp.unhasmks@gmail.com