PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT SIPIL PAPUA DALAM KONFLIK BERSENJATA DAN KEWAJIBAN NEGARA MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA
CONSTITUTIONAL PROTECTION OF PAPUAN CIVIL SOCIETY IN ARMED CONFLICT AND THE STATE’S OBLIGATION TO GUARANTEE HUMAN RIGHTS
Keywords:
Papua, Masyarakat Sipil, Konflik Bersenjata, Hak Asasi Manusia, Kewajiban NegaraAbstract
Konflik bersenjata di Papua masih menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan pemenuhan hak masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan konstitusional masyarakat sipil Papua serta kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dan literatur dianalisis melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian terdahulu, serta dokumen Komnas HAM dan OHCHR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sipil merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memulihkan hak asasi manusia. Data Komnas HAM menunjukkan bahwa kekerasan dan konflik bersenjata masih berdampak pada keselamatan warga sipil, pengungsian, serta pemenuhan hak dasar. Tantangan perlindungan juga berkaitan dengan hak masyarakat adat, akuntabilitas, dan akses terhadap keadilan. Penanganan konflik Papua perlu menempatkan perlindungan masyarakat sipil sebagai bagian utama kebijakan negara melalui penguatan perlindungan HAM, pemenuhan hak dasar, akuntabilitas, dan akses keadilan.