RUANG ADAT DALAM KUASA KONSERVASI: KONSTITUSIONALISME HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TATA KELOLA AREAL PRESERVASI

TRADITIONAL TERRITORIES UNDER CONSERVATION AUTHORITY: CONSTITUTIONALISM REGARDING THE RIGHTS OF COMMUNITIES GOVERNED BY CUSTOMARY LAW OVER THE MANAGEMENT OF PRESERVATION AREAS

Authors

  • Igam Arya Wada Fakultas Hukum, Universitas Jember
  • Muhammad Akbar Nursasmita Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
  • Christo Sumurung Tua Sagala Fakultas Hukum, Universitas Jember

Keywords:

Areal Preservasi, Hak Konstitusional, Konstitusionalisme, Masyarakat Hukum Adat, Tata Kelola Konservasi

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkenalkan Areal Preservasi sebagai kategori baru dalam hukum konservasi, termasuk areal konservasi kelola masyarakat dan daerah perlindungan kearifan lokal. Pengaturan tersebut belum menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang berkewenangan sehingga menyisakan persoalan konstitusional. Penelitian ini membahas dua hal, yaitu kedudukan konstitusional masyarakat hukum adat dalam tata kelola Areal Preservasi serta penataan norma yang menempatkan mereka sebagai subjek berkewenangan tanpa mengurangi tujuan konservasi. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan konstitusionalisme sebagai batu uji serta teori kewenangan, teori pengakuan hukum, dan teori hukum responsif sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan baru terjadi pada tataran objek. Pasal 9 tidak mengenal masyarakat hukum adat sebagai kategori subjek, Pasal 8 ayat (3) tidak mewajibkan pelibatan dalam penuangan peta arahan, sedangkan Pasal 37 ayat (4) menyerahkan pelibatan kepada rujukan yang tidak tertentu. Susunan tersebut membalik beban konstitusional Pasal 18B ayat (2) karena kewajiban negara untuk mengakui berubah menjadi kewajiban masyarakat untuk berkonservasi dan melepaskan hak. Penelitian ini menawarkan model pengakuan berjenjang berupa pengelolaan mandiri, pengelolaan bersama, dan kemitraan bersyarat yang disertai jaminan partisipasi bermakna, persetujuan, pembagian manfaat, serta ketersediaan upaya hukum.

Downloads

Published

2026-11-09