PEMBUKTIAN PEMENUHAN SYARAT PENDIDIKAN WAKIL PRESIDEN MELALUI SURAT KETERANGAN PENYETARAAN: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

PROOF OF THE VICE PRESIDENT’S FULFILLMENT OF EDUCATIONAL REQUIREMENTS THROUGH A CERTIFICATE OF EQUIVALENCE: AN ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Authors

Keywords:

Surat Keterangan Penyetaraan, Syarat Pendidikan, Calon Wakil Presiden, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Keadilan Elektoral

Abstract

Artikel ini mengkaji persoalan hukum pemilu dan hukum tata negara terkait pembuktian persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden melalui Surat Keterangan Penyetaraan sebagaimana dipersoalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan penggunaan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah luar negeri serta menilai kesesuaian Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan pada dasarnya berfungsi sebagai dokumen pengakuan terhadap kualifikasi pendidikan luar negeri sehingga keberadaannya perlu didasarkan pada dokumen kelulusan yang sah. Persoalan muncul ketika surat tersebut digunakan tanpa disertai bukti dasar kelulusan yang dapat diverifikasi. Penelitian ini juga menilai bahwa ketentuan pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menimbulkan persoalan dalam penerapan hierarki peraturan perundang-undangan karena berpotensi mengurangi kewajiban pembuktian persyaratan pendidikan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan pencalonan, penguatan prosedur verifikasi dokumen pendidikan, serta penerapan prinsip keadilan elektoral yang tetap memperhatikan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Downloads

Published

2026-11-09