Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep

Abstract

Permasalahan yang krusial dalam desentralisasi pemerintah adalah tarik menarik kepentingan antara dinas-
dinas dengan kecamatan. Dalam konteks pelayanan publik, bahwa desentralisasi kewenangan dari dinas
dan lembaga teknis lainnya ke kecamatan sudah saatnya dilakukan demi peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Kenyataannya implementasi dari Peraturan Pemerintah bahwa kecamatan merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum berjalan
dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis kewenangan distributif pemerintah kecamatan;
2) menganalisis desain struktur organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan kewenangan
yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik; 3) menganalisis kompetensi SDM yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik “triangulasi” dalam pengumpulan data. Unit analisis ini
adalah organisasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini mengindikasikan bahwa
desain struktur organisasi pemerintah kecamatan di Pangkep belum memiliki keterkaitan dengan visi, tugas
pokok dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah, desain strukturnya masih berpedoman sepenuhnya pada
PP No. 41 Tahun 2007.

                                                Abstract
The crucial problems in the government’s decentralization are conflict of interest between departments/
offices and district. In the context of public service, decentralization authority from the department/office
and other technical institutions to the district it’s time to do in order to improve services to the community.
In fact, the implementation of Government Regulation (PP) that stated if districts are regional work units
(SKPD) which carry out the regional administration, has not gone up. This study aimed to: 1) analyze the
distributive authority of the district governments; 2) analyze the design of the organizational structure of
the government district in accordance with the authority granted to support the delivery of public services;
3) analyze the competence of human resources needed in the implementation of public service duties at the
district level. This study is a qualitative study using the technique of “triangulation” in the data collection.
The unit of analysis is a government organization of districts in Pangkep. The analysis showed that from
44 authorities at the district level there were 23 of authorities are still considered to be implemented by the
relevant SKPD. Design of the organizational structure of the district governments of Pangkep Regency has
not own relationship with the vision, the duties and functions of existing local government and its structure
still guided by PP No.41 tahun