POSISI STRATEGIS DAN ARAH PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Abstract

Keterbatasan sistem penganggaran pemerintah saat ini maka tidak semua urusan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin semuanya dibiayai oleh APBD. Pemprov Jatim saat ini sedang mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di lingkungan SKPD mulai menggunakan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan tersebut tercantum secara jelas dalam roadmap inovasi kebijakan fiskal Pemprov Jatim 2014-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1). Mengidentifikasi kondisi UPT-UPT di lingkungan Pemprov Jatim saat ini (2). Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UPTD tersebut menjadi BLUD dan (3). Merumuskan strategi pengembangan yang dapat dilakukan Pemprov Jatim dalam pengembangan UPTD tersebut menjadi BLUD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yaitu memadukan analisa data kualitatif dengan data kuantitatif dengan menggunakan matriks SWOT, kemudian untuk menentukan posisi strategis dan arah pengembangan dilakukan melalui analisis General Electrics (GE) matriks. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemprov Jatim, sedangkan penarikan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan (1). UPT seperti UPT P2SKP Mayangan, UPT P2SKP Pondokdadap, UPT P2SKP Muncar, dan UPT PSMB-LT siap jika ditingkatkan statusnya menjadi BLUD melihat faktor kemampuan keuangan, kelengkapan sarana dan prasarana serta potensi yang dimilikinya (2). Beberapa UPT seperti UPT PB Palawija, UPT PB Holtikultura, dan UPTIK Kayu bisa ditingkatkan menjadi BLUD, tetapi perlu dipersiapkan terlebih dahulu terutama sarana prasarana pendukung terutama teknologi aspek teknologi beserta SDM pendukungnya, dan juga permodalan serta promosi untuk mengembangkan ke pasar yang lebih luas. (3). Sedangkan UPT Pelatihan Kerja (BLKI) Singosari dan Jember, disebabkan karakter pelayananya yang spesifik dan segmen pelayanan yang khusus sehingga ketergantungan kepada APBD/APBN masih sangat tinggi, masih sulit dari segi kemadirian untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPK BLU/BLUD.