WORKSHOP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH: PENDEKATAN ALTERNATIF PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Authors

  • Mursalim Nohong Department of Management, Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University http://orcid.org/0000-0003-4211-5546
  • Abdullah Sanusi Department of Management, Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University
  • Insany Fitri Nurqamar Department of Management, Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University
  • Wahda Department of Management, Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University
  • Alimuddin Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University
  • Andi Kusumawati Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University
  • Sabir Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University

Keywords:

Planning, budgeting , workshop, performance-based budgeting

Abstract

Abstract: Planning and budgeting is a strategic first step in realizing regional financial management that is oriented towards improving the welfare of the community. To make it happen, we need human resources who have the ability and skills to analyze regional strategic problems and put them into a design program and activities accompanied by funding capabilities. This study aims to improve the knowledge and skills of regional financial managers, especially in the areas of regional planning and budgeting. This activity is carried out in the form of a workshop so that each participant can immediately gain knowledge and skills as well as approaches in solving every case faced. Planning and budgeting workshops for Regional Work Units within the scope of the Pangkajene and Islands Regency governments are a solution that is considered effective in resolving these problems. The workshop was attended by 60 State Civil Servants who have the main tasks and functions of planning and budgeting in each regional apparatus organization. Activities will be carried out using a Participative approach and accompanied by a discussion of real cases that have occurred in each SKPD. The results of the study indicate that some of the problems faced by the Pangkajene and Islands Regency governments are 1) planning resources are still limited, 2) most of the Musrenbang processes are still in the form of compiling a shopping list of activities. 3) the RPJPD to RPJMD and RPJMD to RKPD breakdowns often do not match.

 

 

 

 

 

Abstrak: Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah awal yang sifatnya strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis permasalahan strategis daerah dan menuangkannya dalam sebuah rancangan program dan kegiatan yang disertai dengan kemampuan pendanaan. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan daerah khususnya dalam bidang perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop agar setiap peserta dapat langsung memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian setiap kasus yang dihadapi. Workshop perencanaan dan penganggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi solusi yang dianggap efektif untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud. Workshop diikuti oleh 60 Aparatur Sipil Negara yang memiliki tupoksi dalam bidang perencanaan dan penganggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah. Kegiatan akan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif (Participative approach) dan disertai dengan pembahasan kasus-kasus riil yang terjadi di masing-masing SKPD. Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 1) masih terbatasnya sumberdaya perencana, 2) proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja (shopping list) kegiatan. 3) breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung (match).

References

Alimuddin & Safitri, W. (2004). Modul Perencanaan dan Penganggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta

Mursalim. (2016). Bahan Ajar Perencanaan dan Penganggaran. Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddn, Makassar

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin. (2017). Buku Panduan Penelitian dan Pengadian Kepada Masyarakat 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. (2017). Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Downloads

Published

2021-01-14